Kamis, 20 Desember 2012

Proyek Rawa Sebakung Masih Butuh Dana Pengembangan Jaringan



Posted by beritaraya on 12/20/2012 10:37:00 PM in daerah, headline, pilihan | 0 komentar

Balikpapan, Beritarayaonline.com -"Petani ada, lahan ada dan tak bermasalah.Namun, lahan tak bisa dibuka karena tak ada dana dari pemerintah pusat, terutama untuk pembangunan jaringan baru untuk mengairi areal persawahan yang produksi padi telah mencapai 5 ton per hektar,"ujar Kalpin Nur, PPK Irigasi Rawa III yang mewakili Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Ir.H.Irawan Hartono,MT, kepada wartawan yang mengunjungi proyek Daerah Rawa (DR) Sebakung, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kecamatan Babulu Darat, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu siang (19/12/2012).

Dijelaskannya lagi, tahun anggaran 2012 dikucurkan dana Rp 5 Miliar, dan dapat dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) Rp 19 miliar.Sedangkan untuk tahun 2013 hanya mendapat anggaran Rp 5 miliar."Itu pun hanya untuk rehab, tak ada dana untuk pembangunan fisik bangunan air baru.Petani hanya ingin membuka lahan baru.Jadi petani dan lahan sudah siap, tetapi jaringan belum dibangun karena tak ada anggaran dari pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum,"ucapnya.

Menurut Kalpin Nur,  lahan rawa di sini potensinya seluas 13.500 hektar, sebanyak 7200 hektar baru terbuka, dan yang produktif 500 Ha."Kita sayangkan di DR Sebakung baru panen satu kali setahun.Padahal bisa ditingkatkan lagi panen dua kali setahun, sebab di sini lahan ada dan penggarap juga ada.Ini merupakan kebijakan pusat untuk memberikan dana yang sangat kurang sekali,"katanya.

Menurutnya, Daerah rawa (DR) Sebakung merupakan lahan rawa yang sangat luas (kurang lebih 13.500 hektar) dengan kondisi lahan sebagian dipengaruhi oleh pasang surut laut yang melalui Sungai Telake dengan zona hidrotopografi D,C,B.Namun, sampai saat ini DR Sebakung secara keseluruhan belum berfungsi secara optimal seperti yang diharapkan."Kehadiran DR Sebakung untuk mendukung Food Estate yaitu ketahanan pangan Kalimantan Timur sebagai lumbung pangan nasional.Jadi moment tepat bagi proyek DR Sebakung. Namun, orang masih memandang sebelah mata terhadap proyek rawa. Sebakung rawa yang sudah berkualitas bagus,"kilahnya.

Sementara itu Ir.Totbok Reinhart P.Simanjuntak, Dipl,HE,MT,MMin, pakar rawa dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pekerjaan Umum (Widyaiswara Utama) mengatakan Daerah Rawa (DR) Sebakung awalnya adalah hutan, genangan dan rawa yang dibuka tahun 1979.Pada tahap pertama dibuat dulu saluran drainase untuk mencuci lahan."Lalu setelah itu membuka lahan, transmigrasi masuk.Mencuci lahan karena tanahnya asam.5 sampai 10 tahun kemudian lahan sudah baik, apalagi tanah di Sebakung umumnya tanah mineral, bukan tanah gambut.Baru setelah itu PU bangun pintu-pintu air.Sekarang pekerjaan tahap kedua melengkapi tahap ketiga.Berbeda dengan irigasi di Jawa air dialiri terus. Di sini petani harus pintar-pintar simpan air karena baru panen padi satu kali setahun.Produksi padi di sini telah capai 5 ton per hektar.Dengan dilengkapi bangunan-bangunan air akan panen dua kali setahun,"katanya seraya menambahkan jadi dibutuhkan keuletan dan kerja keras, sebab ada juga petani tak tahan, lalu meninggalkan lokasi ini. (lasman simanjuntak














Selasa, 28 Agustus 2012

FOOD ESTATE KALTIM ... TAMPARAN KERAS BAGI PEMPROP

Rabu, 29 Agustus 2012 , 08:58:00

Dahlan Iskan
SAMARINDA – Impian Kaltim menjadi lumbung pangan nasional menguap sudah. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan memastikan tiga BUMN yang sedianya mengelola 100 ribu hektare lahan pertanian di Bumi Etam, mundur.
Penyebabnya, areal yang dijanjikan Pemprov Kaltim tak tersedia. Janji pun dianggap hanya omong kosong.
Kementerian bergabung dalam program food estate di Kaltim melalui tiga BUMN yakni PT Sang Hyang Sri (SHS), PT Pertani, dan Pupuk Sriwijaya atau Pussri  Holding. Diluncurkan Menteri Pertanian Suswono setahun lalu di Delta Sungai Kayan, Bulungan, ketiga BUMN tak kunjung mendapat kepastian lahan hingga sekarang.
"Kami cabut dari Kalimantan. Semua itu (intensifikasi lahan sawah) hanya omong kosong. Tidak ada itu tanah seluas seratus ribu hektare,” tegas Dahlan di kantor pusat PT Pertani, Jakarta, Selasa (28/8), seperti dikutip dari sejumlah media nasional.
Dahlan mengatakan, lahan pertanian itu ada tetapi sarat masalah. Kementerian BUMN yang mengurus perizinannya mendapati, izin tanah sudah diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Menteri BUMN menilai, Pemprov Kaltim tidak komit mencetak lahan sawah baru. “Yang sudah dijanjikan itu malah diberikan ke perkebunan sawit," katanya dengan kecewa.
Dahlan bahkan menemukan sejumlah kecurangan. Saat Kementerian mengurus izin lahan, tanah yang diberikan adalah lahan di sebelahnya. Kini, Dahlan pun mengintip potensi penambahan lahan sawah di daerah lain.
Namun demikian, pria yang sempat menjadi wartawan di Samarinda itu enggan menyebutkan provinsi mana yang diincar. “Calonnya sudah ada tetapi saya tidak mau bicara dulu. Nanti kejadian lagi seperti ini," ucapnya.
Sebagai informasi, Kementerian melalui tiga BUMN memerlukan seratus ribu hektare untuk pencetakan sawah baru. Rinciannya, PT Sang Hyang Sri (SHS) (40 ribu hektare), PT Pertani (30 ribu hektare), dan Pupuk Sriwijaya atau Pussri  Holding (30 ribu hektare).
Adapun lahan yang sudah diidentifikasi Pemprov Kaltim, hingga 18 Januari 2012 lalu seluas 298.221 hektare. Sementara permintaan lahan dari 20 investor, termasuk tiga BUMN, seperti dilansir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, seluas 535.100 hektare. Seluas 143 ribu hektare di antaranya sudah tersedia (selengkapnya, silakan lihat grafis).
TAMPARAN BAGI KALTIM
Mundurnya tiga BUMN dari food estate sangat disayangkan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Rusman Yakub. Jika saja Pemprov serius, katanya, hal ini mestinya tidak terjadi.
Kementerian, kata Rusman, tidak serta-merta mengambil langkah ini. “Pertanyaan sederhananya, mengapa sampai mundur? Kalau saya lihat pernyataan Menteri BUMN di berbagai media, Pak Dahlan itu dikerjain. Diberi harapan (oleh Pemprov) tapi tak ditindaklanjuti,” tegasnya.
Rusman mengakui, Komisi II yang juga membidangi pertanian tak pernah diberi informasi tentang hambatan food estate.
“Kami tahunya hanya dari media,” ucapnya.
Dikatakan, keputusan Dahlan merupakan tamparan bagi provinsi ini dan menjadi pembelajaran untuk selalu serius kepada semua program. Selama ini, terang politisi PPP tersebut, Pemprov Kaltim terkesan hanya heboh pada awalnya dan serba seremonial.
“Tapi hasil akhirnya nol. Ini tamparan luar biasa bagi Pemprov. Jarang-jarang seorang menteri bicara keras seperti itu. BUMN pasti merasa dibohongi,” sebutnya.
Dilihat dari sisi jangka panjang, kepergian BUMN merupakan kerugian bagi masyarakat Kaltim. Digadang-gadang menjadi lokomotif baru menggantikan pertambangan batu bara, food estate malah pergi dari Kaltim.
“Belum lagi berbicara petani yang mengharapkan pendampingan BUMN. Anehnya, begitu menerbitkan izin perkebunan kelapa sawit dari investor asing, cepat sekali,” heran Rusman.
Dia menegaskan, langkah yang diambil Kementerian tak lain disebabkan tidak seriusnya Pemprov Kaltim. “Tapi kalau pencitraan, heboh-heboh di awal, semuanya jago,” sindirnya.
Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak belum bisa dikonfirmasi. Bertolak ke Jakarta sejak pagi kemarin, pertanyaan media ini yang dikirim melalui pesan singkat belum dijawab. Begitu pula saat beberapa kali dihubungi.
Kepala Bappeda Kaltim, Rusmadi, sampai berita ini naik cetak, juga belum dapat dikonfirmasi tanggapan atas Mundurnya ketiga BUMN. Namun dalam beberapa wawancara dengan Kaltim Post belum lama ini, Rusmadi mengatakan, persoalan lokasi, izin lokasi, dan kepastian hukum tentang lahan semuanya diselesaikan di tingkat kabupaten.
“Padahal investor sudah berbondong-bondong (mau investasi),” jelasnya. Menurutnya, pemerintah kabupaten harus berakselerasi dan lebih serius menjalankan program nasional untuk memenuhi swasembada pangan. Namun demikian, Rusmadi juga mengingatkan, permasalahan lahan harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai ada tumpang tindih kepentingan di lahan yang justru menghambat investasi. (fel/che)

Dahlan Batalkan Penambahan Lahan Sawah di Kaltim


Tribun Kaltim - Selasa, 28 Agustus 2012 13:10 WITA
Dahlan.jpg
JAKARTA, tribunkaltim.co.id -  Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membatalkan program penambahan lahan pertanian seluas 100.000 hektare (ha) di Kalimantan Timur. Menteri BUMN, Dahlan Iskan bilang, program tersebut batal karena tanah yang semula ditawarkan Pemerintah Daerah tidak tersedia. "Kami cabut dari Kalimantan, semua itu (intensifikasi lahan sawah) itu hanya omong kosong. Tidak ada itu tanah seluas 100.000 ha," kata Dahlan di kantor pusat PT Pertani, Jakarta, Selasa (28/8).
Menurut Dahlan, lahan pertanian itu memang ada, tetapi sarat dengan masalah. Hal itu diketahui setelah pihak kementerian BUMN mengurus perizinannya. Diketahui, izin tanah sudah diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Dahlan menilai, pemerintah daerah setempat tidak memiliki komitmen mencetak lahan sawah baru. "Termasuk yang sudah dijanjikan itu malah sudah diberikan ke perkebunan sawit," tegasnya kecewa.
Tak hanya masalah lahan yang membuat Dahlan kecewa denga Kalimantan Timur, dirinya juga menemukan ada masalah dan kecurangan lainnya. "Saat kami urus surat izin untuk tanah tersebut, ternyata tanah yang diberikan adalah lahan sebelahnya," jelasnya.
Karena membatalkan proyek penambahan lahan sawah baru di Kalimantan Timur, kini Dahlan mengintip potensi penambahan lahan sawah di daerah lain. Sayangnya, Dahlan ogah menyebutkan provinsi yang diincarnya itu. "Calonnya sudah ada. Tetapi saya tidak mau ngomong ah. Nanti kejadian lagi kayak seperti ini," ujarnya.
Seperti diketahui, Kementerian BUMN sedang menggagas program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) sebesar 100.000 ha. Area yang diincar adalah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Editor : Fransina
Sumber : Kontan

Kamis, 19 Juli 2012

Permasalahan Foodestate Kaltim

Kamis, 19 Juli 2012 , 10:26:00

SAMARINDA – Nasib program food estate di Kaltim, terutama persoalan ketersediaan lahan, disebut berada di tangan para bupati. Kemampuan menyediakan lahan akan membuktikan apakah para pemimpin daerah itu mendukung program ketahanan pangan nasional.
Tentu para bupati juga tidak ingin kabupatennya dicap hanya jago mengobral izin tambang batu bara dan perkebunan. Sebab, data yang diperoleh media ini menunjukkan, izin perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara menguasai hampir setengah luas provinsi ini.
Mengulik data Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim, sebelas bupati dan wali kota di Bumi Etam telah mengeluarkan 204 izin usaha perkebunan dengan luas 2,6 juta hektare. Dari jumlah itu, izin yang ditingkatkan menjadi hak guna usaha mencapai 983,1 ribu hektare dari 155 perusahaan. Realisasi total tanam untuk kebun inti, plasma, dan kebun rakyat mencapai 827 ribu hektare.
Sementara catatan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim menunjukkan, luas izin tambang yang sudah diterbitkan pada 2011 mencapai 5,5 juta hektare. Itu terdiri dari 3,3 juta hektare yang eksplorasi (364 izin) dan 2,2 juta yang eksploitasi (498 izin).
Pertanyaannya, jika para bupati mampu mengeluarkan izin pertambangan dan perkebunan dengan luas jutaan hektare, bagaimana lahan tanaman pangan yang “hanya” perlu 535 ribu hektare?
Apalagi sebanyak 100 ribu hektare lahan dipastikan akan digunakan tiga BUMN. Pertama, 100 ribu hektare untuk tiga BUMN yakni PT Sang Hyang Sri (SHS) (40 ribu hektare), PT Pertani (30 ribu hektare), dan Pupuk Sriwijaya atau Pussri  Holding (30 ribu hektare).
Informasi yang diterima Kaltim Post, program food estate menghadapi persoalan ketersediaan lahan. Bahkan, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengancam, akan memindahkan investasi tersebut bila lahan tak kunjung siap. Tidak tanggung-tanggung, nilai investasi tiga BUMN itu mencapai Rp 9 triliun.
Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak melontarkan kalimat kepada publik bahwa pertanian menjadi lokomotif ekonomi baru di provinsi ini. Hal itu sebagai antisipasi selesainya era batu bara.
“Investasi Rp 9 triliun itu sangat luar biasa. Saya menganggap Pak Dahlan seperti malaikat,” ucap Gubernur ketika panen perdana di Delta Kayan Food Estate, bulan lalu.
Tetapi tanpa dukungan para bupati, bukan tidak mungkin lokomotif tadi segera pergi tanpa gerbong. Modal Rp 9 triliun bisa melayang dari Kaltim hanya karena ketersediaan lahan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Rusmadi, menyebutkan bahwa sejauh ini yang baru berjalan adalah Solaria melalui PT Nusa Agro Mandiri di Bulungan yang menunjukkan hasil positif. Mantan dekan Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman ini mengatakan, ketersediaan lahan sepenuhnya ditentukan kabupaten. Pemprov hanya mendorong dan mendampingi sehingga investor benar-benar mewujudkan investasinya.
GELIAT SAWIT
Dua tahun belakangan, kuasa modal begitu banyak melirik perkebunan kelapa sawit. Pada semester pertama 2012, realisasi investasi di bidang ini sebanyak Rp 4,1 triliun atau hampir 50 persen dari seluruh investasi di Kaltim. Itu sudah termasuk industri minyak sawit.
Kecenderungan serupa terlihat sejak semester pertama 2011. Modal yang masuk ke Kaltim di sektor perkebunan sawit menembus Rp 3 triliun. “Akhir-akhir ini memang meningkat dan paling banyak adalah penanaman modal asing,” jelas Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim, M Yadi Sabianoor.
Menurut data BPPMD Kaltim, selain penanaman modal terbesar, sektor perkebunan kelapa sawit paling banyak menyerap tenaga kerja. Dari semua sektor, sedikitnya bisa memperkerjakan 34 ribu orang. Lebih dari separuhnya diyakini bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.
“Masalahnya, yang menjadi pekerja di perkebunan itu kebanyakan pendatang. Mungkin karena penduduk kita tidak mau bekerja seperti menjadi buruh perkebunan,” lanjutnya.
Sementara di sektor pertambangan batu bara, nilai investasi pada dua tahun terakhir memang di bawah Rp 1 triliun. Ini karena investasi yang lebih besar sudah ditanam sejak tahun-tahun sebelumnya. Lebih dari itu, pertambangan akan memengaruhi aktivitas ikutannya seperti jasa lain di bidang pertambangan dan perdagangan.
Yadi mengatakan, belum signifikannya investasi sektor tanaman pangan disebabkan program food estate baru dimulai tahun ini. Investor, katanya, belum tentu menggelontorkan semua dananya di awal-awal usaha. “Jadi wajar bila rencana investasinya besar tetapi realisasinya tidak terlalu besar,” jelasnya.
Yadi sepakat, ketersediaan lahan menjadi faktor penting suksesnya program ketahanan pangan ini. Nilai investasi dari tiga BUMN dalam food estate yang Rp 9 triliun, sebutnya, sungguh besar. Itu bisa dibandingkan dengan investasi semester pertama tahun ini yang Rp 8 triliun.
“Artinya, investasi tiga BUMN itu saja sudah melebihi seluruh investasi semester pertama tadi,” jelasnya. (fel/zal)

Kaltim Raih Penghargaan Pertanian dari Presiden

[Rabu,18 Juli 2012]

-Produksi Beras Meningkat Diatas Lima Persen
JAKARTA - Kerja keras para petani Kaltim untuk mewujudkan seruan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menuju pencapaian swasembada beras menorehkan hasil memuaskan. Presiden memberikan penghargaan bidang pertanian karena keberhasilan daerah ini meningkatkan produksi beras Kaltim yang mencapai diatas 5 persen. Tahun lalu, produksi beras Kaltim meningkat 12,38 persen.
"Penghargaan presiden ini adalah apresiasi atas kerja keras para petani Kaltim mendukung sukses swasembada beras Kaltim. Produksi beras Kaltim harus terus ditingkatkan lagi di waktu-waktu selanjutnya," ujar Awang Faroek usai menerima penghargaan bidang pertanian yang diserahkan Wakil Presiden Boediono di Grand Ball Room Hotel Indonesia Kempinsky, Jakarta Rabu (18/7).
Demi sukses berikutnya bagi kesejahteraan petani, Gubernur Awang Faroek kembali mengingatkan para bupati dan walikota agar memberikan perhatian lebih baik kepada petani, khususnya terkait pemanfaatan lahan. Bupati dan walikota harus mampu memberikan dukungan untuk pencadangan dan penambahan petak-petak sawah baru dan bukan sebaliknya mempersempit luas lahan pertanian.
"Swasembada itu akan semakin sulit dicapai jika lebih banyak lahan justru dikonversi untuk kegiatan tambang dan aktifitas non pertanian lainnya," tegas Awang.
Saran berikutnya yang dikemukakan Gubernur Awang Faroek adalah terkait kontribusi perusahaan pertambangan, perkebunan dan lainnya untuk program pertanian dalam arti luas khususnya penanaman padi.
Menurut Awang, perusahaan bisa dengan mudah membuatkan alokasi perhatian itu kepada petani melalui program community social responcibilty (CSR) perusahaan.
"Perusahaan tambang atau perkebunan harus berlomba-lomba mencetak sawah baru, membangun irigasi dan meningkatkan bantuan pupuk kepada petani melalui program CSR mereka. Mengapa ini saya sarankan, tujuannya agar CSR benar-benar terarah dan secara langsung bermanfaat bagi rakyat sekitar. Saya sudah mengetahui, sudah ada perusahaan yang melakukan dan itu sangat baik," kata Awang.
Selain Pemprov Kaltim, sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim juga memmperoleh penghargaan yang sama diantaranya, Berau, Paser, Bulungan dan Balikpapan. (sul/hmsprov).

Foto : Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat melakukan panen padi di areal pengembangan kawasan Food and Rice Estate di Kabupaten Bulungan. Program ini merupakan salah satu upaya Kaltim mendongkrak produksi padi sekaligus membangunan ketahanan dan kemandirian pangan.(syaiful/humasprov kaltim)

Selasa, 17 Juli 2012

Monitoring 2012 lokasi DR. TANJUNG BUKA















LOKASI TANJUNG BUKA 5-6 , Dinas Transmigrasi bulungan  telah membuat rumah trasnmigrasi dan akan mendatangkan 250 kk tahun 2012, dan 250 kk tahun 2013.

KENDALA FOODESTATE KALTIM

Selasa, 17 Juli 2012 , 10:39:00

SANGATTA - Daerah-daerah di Kaltim enggan disalahkan terkait lambatnya penyediaan lahan untuk pencetakan 100 ribu hektare sawah baru oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bupati Kutai Timur (Kutim) Isran Noor bahkan menyebut jika Kaltim ditinggalkan dalam investasi pertanian senilai Rp 9 triliun ini, maka yang rugi adalah negara.

Pernyataan Isran bukan tanpa alasan. Sebab, dia mengaku Kutim sudah menyediakan lahan. Sayangnya, dengan luasan kabupaten yang masih “hijau”, penunjukan lahan terkendala status Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).

Padahal, kata Isran, sejak lama Kutim mengajukan Rencana Tata Ruang Waktu (RTRW) dari KBK menjadi Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK). Namun, pengajuan pengalihan status ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) hingga kini belum menunjukkan progress signifikan.

“Kan lahan yang kami tunjuk jadi lokasi program Food & Rice Estate ini (masih berbentuk) hutan. Jadi, kalau dikatakan kurang siap karena lahan, bukan salahnya kita. Karena kesalahan itu ada di Kementerian Kehutanan. Sebab, lahan itu butuh perubahan status lahan, agar dapat digunakan untuk Food Estate, tapi Kemenhut belum berikan izin,” jelas pria yang juga menjabat ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu. 

KBK kini jadi “kambing hitam” bersama. Sebab sebelumnya, Bupati Berau Makmur HAPK juga mengakui tidak mudah mewujudkan kawasan Food Estate, karena sebagian lahan masih berstatus KBK. Sehingga, diperlukan kerja sama antara Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Polri, untuk mengubah status lahan agar bisa dimanfaatkan.

Kembali ke Isran. Dia menilai, kalaupun program 100 ribu hektare sawah baru ini tidak berjalan, Kutim dinilai tidak rugi. Dalam hal ini negara malah dirugikan.

“Kutim membantu negara untuk menyukseskan program ini dengan menyiapkan lahan. Tapi, kalau masalah lahan terbentur karena hutan, maka jangan salahkan daerah. Karena sudah diusulkan (perubahan status lahan, Red), tapi belum ada keputusan pusat untuk pengalihan status lahan,” tuturnya.

Padahal, menurutnya, untuk kepentingan Food Estate, semisal pencetakan sawah atau penanaman tebu dan jagung, bukan masalah jika hutan dialihfungsikan. Hanya, faktanya, pusat belum memberikan pengalihan status.

Senada, Kepala Dinas Pertaniandan Peternakan Kutim Robert Liem mengemukakan, lahan 62 ribu hektare sebenarnya sudah disiapkan oleh Kutim. Beberapa BUMN seperti PT Sang Hyang Seriserta PT Pertani sudah siap bekerja sama membangun percepatan ketahanan pangan.

“Kalau lahan kami siap, Kutim selalu siap. Tapi, siapa yang berani KBK begitu saja dijadikan Food Estate. Takutnya terjadi tumpah-tindih lahan dan ke depan bermasalah. Makanya kami menunggu lahan clear. Sekarang Kemenhut belum mengubah status lahan,” tuturnya, saat ditemui di ruangannya, kemarin.

Permasalahan ini sejatinya mampu diselesaikan oleh kementerian terkait, dengan membahas penyelesaian proses alih fungsi hutan.

“Kami hanya merekomendasikan. Dan, sekarang Menteri Pertanian mendorong, tapi (Menteri) Kehutanan belum pernah diajak duduk satu meja. Bagaimana masalah mau kelar. Dan, sepertinya tahun ini bakal gagal. Sebab, permasalahan izin saja belum tuntas. Kita enggak bisa ngomong lagi,” terangnya.

Dalam proyek gagasan pemerintah pusat ini, diakuinya, ada empat kecamatan di Kutim yang didorong. Masing-masing, Sandaran, Karangan, Muara Ancalong, dan Busang. Sayangnya belum berjalan.

Meski demikian, kendati beberapa BUMN telah memberi lampu hijau namun sejauh ini belum ada tindak lanjut kerja sama. “Mereka sudah survei tempat. Tapi belum sepenuhnya oke, sebab kami belum tahu pola kerjasamanya seperti apa, perekrutan bagaimana. Karena pasti membutuhkan banyak buruh. Ya kami maunya orang asli (daerah) bekerja,” pungkasnya.

KUBAR MENUNGGU

Untuk pencetakan sawah, Kutai Barat (Kubar) juga menyiapkan 70 ribu hektare lahan. Namun dari hasil verifikasi, yang siap hanya seluas 40 ribu hektare. Lahan sawah ini berada di sejumlah kecamatan. Di antaranya, Penyinggahan, Muara Pahu, Mook Manaar Bulatn, Damai, Melak, Barong Tongkok, Long Iram, Long  Bagun, dan Bongan.

“Lahan 40 ribu hektare sudah diverifikasi, clean and clear,” kata Bupati Ismail Thomas.

Dia mengaku mendukung program Kementerian BUMN ini. Dengan kesiapan lahan 40 ribu hektare itu, tinggal menunggu pihak yang diberikan kewenangan. Yakni, PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), PT Pertani, dan PT Sang Hyang Seri.

“Silakan ditindaklanjuti lahan yang sudah siap itu. Kami sudah lama menunggu untuk direalisasikan,” tantang Ismail Thomas.

Seperti diwartakan,  keseriusan pemerintah daerah menjadikan Kaltim sebagai provinsi agraris patut dipertanyakan. Ini terlihat dari lambatnya penyediaan lahan demi mendukung program pencetakan 100 ribu hektare sawah baru dari Kementerian BUMN.

Respons pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten (Pemkab) di Kaltim terkesan lambat. Sebab, setengah tahun sejak Menteri BUMN Dahlan Iskan menyampaikan rencana ini --bahkan telah melakukan peninjauan udara ke beberapa daerah Januari lalu-- namun realisasi penyediaan lahan sungguh jauh dari harapan.

Dalam kunjungannya ke utara Kaltim, akhir pekan lalu, Gubernur Awang Faroek Ishak juga mengakui persoalan utama yang dihadapi memang masalah lahan. “Progress-nya sudah jalan. Tapi ‘kan tidak diharapkan sekaligus. Yang jelas jalan yakni Bulungan dan Berau. Kabupaten lain pun yang sudah bersedia lahannya diikutkan dalam program ini harus siap,” ujar Faroek di Malinau, Sabtu.

Gubernur belum tahu mengapa delapan dari sepuluh kabupaten lainnya belum siap. Kata dia, program yang dikerjakan tiga BUMN dengan nilai investasi hingga Rp 9 triliun ini seharusnya menjadikan kepala daerah setempat proaktif. Apalagi, di sisi lain, Kaltim sendiri juga memiliki program Food & Rice Estate.

10 RIBU HEKTARE DI PPU

Di sisi lain, program pencetakan sawah baru yang digagas Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kaltim tidak semuanya bisa dibilang gagal. PT Sang Hyang Seri atau SHS (Persero), salah satu perusahaan yang mendapatkan kontrak untuk program tersebut kini sedang merampungkan 10 ribu hektare sawah baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser.

Rinciannya, 3 ribu hektare untuk Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K), dan 2 ribu hektare sawah baru untuk program Pro Beras.

“Target kami 10 ribu hektare sawah baru bisa terpenuhi selama musim tanam tahun ini. Sekarang ini luasan 5 ribu hektare itu sudah dalam tahap persiapan lahan masyarakat petani di Babulu, Penajam Paser Utara, dan Longkali, Tana Paser sudah berjalan,” kata Manajer Unit Pelaksana Lapangan PT SHS PPU, Bambang Sarjito, kemarin.

Bambang Sarjito mengungkapkan, saat ini saja untuk lokasi di Kecamatan Babulu sudah tersedia luasan lahan 5-7 ribu hektare sawah yang siap mendukung program Kementerian BUMN itu. “Selebihnya di tiga kecamatan lainnya di PPU segera digarap. Menjawab pernyataan Pak Menteri BUMN, PT Sang Hyang Seri Unit Pelaksana Teknis Penajam Paser Utara sudah berbuat riil di lapangan, dan program sudah dijalankan,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika dilihat program pencetakan sawah baru skala Kaltim yang mencapai 100 ribu hektare itu pihaknya bertekad untuk mengambil peran mewujudkan 10 persen saja. “Jadi, target 10 ribu hektare untuk PPU dan Paser itu mengambil 10 persen dari target Kaltim,” tuturnya.

Dikatakannya, program tersebut sangat disambut positif oleh para petani, terutama pada program Pro Beras, yang sebagian besar lokasinya berada di Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser. “Intinya, kami siap merealisasikan program Kementerian BUMN itu, untuk mendukung swasembada pangan daerah dan nasional,” katanya. (ari/ede/rud/zal)