LOKASI TANJUNG BUKA 5-6 , Dinas Transmigrasi bulungan telah membuat rumah trasnmigrasi dan akan mendatangkan 250 kk tahun 2012, dan 250 kk tahun 2013.
Selasa, 17 Juli 2012
Monitoring 2012 lokasi DR. TANJUNG BUKA
LOKASI TANJUNG BUKA 5-6 , Dinas Transmigrasi bulungan telah membuat rumah trasnmigrasi dan akan mendatangkan 250 kk tahun 2012, dan 250 kk tahun 2013.
KENDALA FOODESTATE KALTIM
Selasa, 17 Juli 2012 , 10:39:00
SANGATTA - Daerah-daerah di Kaltim enggan disalahkan
terkait lambatnya penyediaan lahan untuk pencetakan 100 ribu hektare
sawah baru oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bupati
Kutai Timur (Kutim) Isran Noor bahkan menyebut jika Kaltim ditinggalkan
dalam investasi pertanian senilai Rp 9 triliun ini, maka yang rugi
adalah negara.
Pernyataan Isran bukan tanpa alasan. Sebab, dia mengaku Kutim sudah menyediakan lahan. Sayangnya, dengan luasan kabupaten yang masih “hijau”, penunjukan lahan terkendala status Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).
Padahal, kata Isran, sejak lama Kutim mengajukan Rencana Tata Ruang Waktu (RTRW) dari KBK menjadi Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK). Namun, pengajuan pengalihan status ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) hingga kini belum menunjukkan progress signifikan.
“Kan lahan yang kami tunjuk jadi lokasi program Food & Rice Estate ini (masih berbentuk) hutan. Jadi, kalau dikatakan kurang siap karena lahan, bukan salahnya kita. Karena kesalahan itu ada di Kementerian Kehutanan. Sebab, lahan itu butuh perubahan status lahan, agar dapat digunakan untuk Food Estate, tapi Kemenhut belum berikan izin,” jelas pria yang juga menjabat ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu.
KBK kini jadi “kambing hitam” bersama. Sebab sebelumnya, Bupati Berau Makmur HAPK juga mengakui tidak mudah mewujudkan kawasan Food Estate, karena sebagian lahan masih berstatus KBK. Sehingga, diperlukan kerja sama antara Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Polri, untuk mengubah status lahan agar bisa dimanfaatkan.
Kembali ke Isran. Dia menilai, kalaupun program 100 ribu hektare sawah baru ini tidak berjalan, Kutim dinilai tidak rugi. Dalam hal ini negara malah dirugikan.
“Kutim membantu negara untuk menyukseskan program ini dengan menyiapkan lahan. Tapi, kalau masalah lahan terbentur karena hutan, maka jangan salahkan daerah. Karena sudah diusulkan (perubahan status lahan, Red), tapi belum ada keputusan pusat untuk pengalihan status lahan,” tuturnya.
Padahal, menurutnya, untuk kepentingan Food Estate, semisal pencetakan sawah atau penanaman tebu dan jagung, bukan masalah jika hutan dialihfungsikan. Hanya, faktanya, pusat belum memberikan pengalihan status.
Senada, Kepala Dinas Pertaniandan Peternakan Kutim Robert Liem mengemukakan, lahan 62 ribu hektare sebenarnya sudah disiapkan oleh Kutim. Beberapa BUMN seperti PT Sang Hyang Seriserta PT Pertani sudah siap bekerja sama membangun percepatan ketahanan pangan.
“Kalau lahan kami siap, Kutim selalu siap. Tapi, siapa yang berani KBK begitu saja dijadikan Food Estate. Takutnya terjadi tumpah-tindih lahan dan ke depan bermasalah. Makanya kami menunggu lahan clear. Sekarang Kemenhut belum mengubah status lahan,” tuturnya, saat ditemui di ruangannya, kemarin.
Permasalahan ini sejatinya mampu diselesaikan oleh kementerian terkait, dengan membahas penyelesaian proses alih fungsi hutan.
“Kami hanya merekomendasikan. Dan, sekarang Menteri Pertanian mendorong, tapi (Menteri) Kehutanan belum pernah diajak duduk satu meja. Bagaimana masalah mau kelar. Dan, sepertinya tahun ini bakal gagal. Sebab, permasalahan izin saja belum tuntas. Kita enggak bisa ngomong lagi,” terangnya.
Dalam proyek gagasan pemerintah pusat ini, diakuinya, ada empat kecamatan di Kutim yang didorong. Masing-masing, Sandaran, Karangan, Muara Ancalong, dan Busang. Sayangnya belum berjalan.
Meski demikian, kendati beberapa BUMN telah memberi lampu hijau namun sejauh ini belum ada tindak lanjut kerja sama. “Mereka sudah survei tempat. Tapi belum sepenuhnya oke, sebab kami belum tahu pola kerjasamanya seperti apa, perekrutan bagaimana. Karena pasti membutuhkan banyak buruh. Ya kami maunya orang asli (daerah) bekerja,” pungkasnya.
KUBAR MENUNGGU
Untuk pencetakan sawah, Kutai Barat (Kubar) juga menyiapkan 70 ribu hektare lahan. Namun dari hasil verifikasi, yang siap hanya seluas 40 ribu hektare. Lahan sawah ini berada di sejumlah kecamatan. Di antaranya, Penyinggahan, Muara Pahu, Mook Manaar Bulatn, Damai, Melak, Barong Tongkok, Long Iram, Long Bagun, dan Bongan.
“Lahan 40 ribu hektare sudah diverifikasi, clean and clear,” kata Bupati Ismail Thomas.
Dia mengaku mendukung program Kementerian BUMN ini. Dengan kesiapan lahan 40 ribu hektare itu, tinggal menunggu pihak yang diberikan kewenangan. Yakni, PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), PT Pertani, dan PT Sang Hyang Seri.
“Silakan ditindaklanjuti lahan yang sudah siap itu. Kami sudah lama menunggu untuk direalisasikan,” tantang Ismail Thomas.
Seperti diwartakan, keseriusan pemerintah daerah menjadikan Kaltim sebagai provinsi agraris patut dipertanyakan. Ini terlihat dari lambatnya penyediaan lahan demi mendukung program pencetakan 100 ribu hektare sawah baru dari Kementerian BUMN.
Respons pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten (Pemkab) di Kaltim terkesan lambat. Sebab, setengah tahun sejak Menteri BUMN Dahlan Iskan menyampaikan rencana ini --bahkan telah melakukan peninjauan udara ke beberapa daerah Januari lalu-- namun realisasi penyediaan lahan sungguh jauh dari harapan.
Dalam kunjungannya ke utara Kaltim, akhir pekan lalu, Gubernur Awang Faroek Ishak juga mengakui persoalan utama yang dihadapi memang masalah lahan. “Progress-nya sudah jalan. Tapi ‘kan tidak diharapkan sekaligus. Yang jelas jalan yakni Bulungan dan Berau. Kabupaten lain pun yang sudah bersedia lahannya diikutkan dalam program ini harus siap,” ujar Faroek di Malinau, Sabtu.
Gubernur belum tahu mengapa delapan dari sepuluh kabupaten lainnya belum siap. Kata dia, program yang dikerjakan tiga BUMN dengan nilai investasi hingga Rp 9 triliun ini seharusnya menjadikan kepala daerah setempat proaktif. Apalagi, di sisi lain, Kaltim sendiri juga memiliki program Food & Rice Estate.
10 RIBU HEKTARE DI PPU
Di sisi lain, program pencetakan sawah baru yang digagas Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kaltim tidak semuanya bisa dibilang gagal. PT Sang Hyang Seri atau SHS (Persero), salah satu perusahaan yang mendapatkan kontrak untuk program tersebut kini sedang merampungkan 10 ribu hektare sawah baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser.
Rinciannya, 3 ribu hektare untuk Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K), dan 2 ribu hektare sawah baru untuk program Pro Beras.
“Target kami 10 ribu hektare sawah baru bisa terpenuhi selama musim tanam tahun ini. Sekarang ini luasan 5 ribu hektare itu sudah dalam tahap persiapan lahan masyarakat petani di Babulu, Penajam Paser Utara, dan Longkali, Tana Paser sudah berjalan,” kata Manajer Unit Pelaksana Lapangan PT SHS PPU, Bambang Sarjito, kemarin.
Bambang Sarjito mengungkapkan, saat ini saja untuk lokasi di Kecamatan Babulu sudah tersedia luasan lahan 5-7 ribu hektare sawah yang siap mendukung program Kementerian BUMN itu. “Selebihnya di tiga kecamatan lainnya di PPU segera digarap. Menjawab pernyataan Pak Menteri BUMN, PT Sang Hyang Seri Unit Pelaksana Teknis Penajam Paser Utara sudah berbuat riil di lapangan, dan program sudah dijalankan,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika dilihat program pencetakan sawah baru skala Kaltim yang mencapai 100 ribu hektare itu pihaknya bertekad untuk mengambil peran mewujudkan 10 persen saja. “Jadi, target 10 ribu hektare untuk PPU dan Paser itu mengambil 10 persen dari target Kaltim,” tuturnya.
Dikatakannya, program tersebut sangat disambut positif oleh para petani, terutama pada program Pro Beras, yang sebagian besar lokasinya berada di Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser. “Intinya, kami siap merealisasikan program Kementerian BUMN itu, untuk mendukung swasembada pangan daerah dan nasional,” katanya. (ari/ede/rud/zal)
Pernyataan Isran bukan tanpa alasan. Sebab, dia mengaku Kutim sudah menyediakan lahan. Sayangnya, dengan luasan kabupaten yang masih “hijau”, penunjukan lahan terkendala status Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).
Padahal, kata Isran, sejak lama Kutim mengajukan Rencana Tata Ruang Waktu (RTRW) dari KBK menjadi Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK). Namun, pengajuan pengalihan status ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) hingga kini belum menunjukkan progress signifikan.
“Kan lahan yang kami tunjuk jadi lokasi program Food & Rice Estate ini (masih berbentuk) hutan. Jadi, kalau dikatakan kurang siap karena lahan, bukan salahnya kita. Karena kesalahan itu ada di Kementerian Kehutanan. Sebab, lahan itu butuh perubahan status lahan, agar dapat digunakan untuk Food Estate, tapi Kemenhut belum berikan izin,” jelas pria yang juga menjabat ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu.
KBK kini jadi “kambing hitam” bersama. Sebab sebelumnya, Bupati Berau Makmur HAPK juga mengakui tidak mudah mewujudkan kawasan Food Estate, karena sebagian lahan masih berstatus KBK. Sehingga, diperlukan kerja sama antara Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Polri, untuk mengubah status lahan agar bisa dimanfaatkan.
Kembali ke Isran. Dia menilai, kalaupun program 100 ribu hektare sawah baru ini tidak berjalan, Kutim dinilai tidak rugi. Dalam hal ini negara malah dirugikan.
“Kutim membantu negara untuk menyukseskan program ini dengan menyiapkan lahan. Tapi, kalau masalah lahan terbentur karena hutan, maka jangan salahkan daerah. Karena sudah diusulkan (perubahan status lahan, Red), tapi belum ada keputusan pusat untuk pengalihan status lahan,” tuturnya.
Padahal, menurutnya, untuk kepentingan Food Estate, semisal pencetakan sawah atau penanaman tebu dan jagung, bukan masalah jika hutan dialihfungsikan. Hanya, faktanya, pusat belum memberikan pengalihan status.
Senada, Kepala Dinas Pertaniandan Peternakan Kutim Robert Liem mengemukakan, lahan 62 ribu hektare sebenarnya sudah disiapkan oleh Kutim. Beberapa BUMN seperti PT Sang Hyang Seriserta PT Pertani sudah siap bekerja sama membangun percepatan ketahanan pangan.
“Kalau lahan kami siap, Kutim selalu siap. Tapi, siapa yang berani KBK begitu saja dijadikan Food Estate. Takutnya terjadi tumpah-tindih lahan dan ke depan bermasalah. Makanya kami menunggu lahan clear. Sekarang Kemenhut belum mengubah status lahan,” tuturnya, saat ditemui di ruangannya, kemarin.
Permasalahan ini sejatinya mampu diselesaikan oleh kementerian terkait, dengan membahas penyelesaian proses alih fungsi hutan.
“Kami hanya merekomendasikan. Dan, sekarang Menteri Pertanian mendorong, tapi (Menteri) Kehutanan belum pernah diajak duduk satu meja. Bagaimana masalah mau kelar. Dan, sepertinya tahun ini bakal gagal. Sebab, permasalahan izin saja belum tuntas. Kita enggak bisa ngomong lagi,” terangnya.
Dalam proyek gagasan pemerintah pusat ini, diakuinya, ada empat kecamatan di Kutim yang didorong. Masing-masing, Sandaran, Karangan, Muara Ancalong, dan Busang. Sayangnya belum berjalan.
Meski demikian, kendati beberapa BUMN telah memberi lampu hijau namun sejauh ini belum ada tindak lanjut kerja sama. “Mereka sudah survei tempat. Tapi belum sepenuhnya oke, sebab kami belum tahu pola kerjasamanya seperti apa, perekrutan bagaimana. Karena pasti membutuhkan banyak buruh. Ya kami maunya orang asli (daerah) bekerja,” pungkasnya.
KUBAR MENUNGGU
Untuk pencetakan sawah, Kutai Barat (Kubar) juga menyiapkan 70 ribu hektare lahan. Namun dari hasil verifikasi, yang siap hanya seluas 40 ribu hektare. Lahan sawah ini berada di sejumlah kecamatan. Di antaranya, Penyinggahan, Muara Pahu, Mook Manaar Bulatn, Damai, Melak, Barong Tongkok, Long Iram, Long Bagun, dan Bongan.
“Lahan 40 ribu hektare sudah diverifikasi, clean and clear,” kata Bupati Ismail Thomas.
Dia mengaku mendukung program Kementerian BUMN ini. Dengan kesiapan lahan 40 ribu hektare itu, tinggal menunggu pihak yang diberikan kewenangan. Yakni, PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), PT Pertani, dan PT Sang Hyang Seri.
“Silakan ditindaklanjuti lahan yang sudah siap itu. Kami sudah lama menunggu untuk direalisasikan,” tantang Ismail Thomas.
Seperti diwartakan, keseriusan pemerintah daerah menjadikan Kaltim sebagai provinsi agraris patut dipertanyakan. Ini terlihat dari lambatnya penyediaan lahan demi mendukung program pencetakan 100 ribu hektare sawah baru dari Kementerian BUMN.
Respons pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten (Pemkab) di Kaltim terkesan lambat. Sebab, setengah tahun sejak Menteri BUMN Dahlan Iskan menyampaikan rencana ini --bahkan telah melakukan peninjauan udara ke beberapa daerah Januari lalu-- namun realisasi penyediaan lahan sungguh jauh dari harapan.
Dalam kunjungannya ke utara Kaltim, akhir pekan lalu, Gubernur Awang Faroek Ishak juga mengakui persoalan utama yang dihadapi memang masalah lahan. “Progress-nya sudah jalan. Tapi ‘kan tidak diharapkan sekaligus. Yang jelas jalan yakni Bulungan dan Berau. Kabupaten lain pun yang sudah bersedia lahannya diikutkan dalam program ini harus siap,” ujar Faroek di Malinau, Sabtu.
Gubernur belum tahu mengapa delapan dari sepuluh kabupaten lainnya belum siap. Kata dia, program yang dikerjakan tiga BUMN dengan nilai investasi hingga Rp 9 triliun ini seharusnya menjadikan kepala daerah setempat proaktif. Apalagi, di sisi lain, Kaltim sendiri juga memiliki program Food & Rice Estate.
10 RIBU HEKTARE DI PPU
Di sisi lain, program pencetakan sawah baru yang digagas Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kaltim tidak semuanya bisa dibilang gagal. PT Sang Hyang Seri atau SHS (Persero), salah satu perusahaan yang mendapatkan kontrak untuk program tersebut kini sedang merampungkan 10 ribu hektare sawah baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser.
Rinciannya, 3 ribu hektare untuk Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K), dan 2 ribu hektare sawah baru untuk program Pro Beras.
“Target kami 10 ribu hektare sawah baru bisa terpenuhi selama musim tanam tahun ini. Sekarang ini luasan 5 ribu hektare itu sudah dalam tahap persiapan lahan masyarakat petani di Babulu, Penajam Paser Utara, dan Longkali, Tana Paser sudah berjalan,” kata Manajer Unit Pelaksana Lapangan PT SHS PPU, Bambang Sarjito, kemarin.
Bambang Sarjito mengungkapkan, saat ini saja untuk lokasi di Kecamatan Babulu sudah tersedia luasan lahan 5-7 ribu hektare sawah yang siap mendukung program Kementerian BUMN itu. “Selebihnya di tiga kecamatan lainnya di PPU segera digarap. Menjawab pernyataan Pak Menteri BUMN, PT Sang Hyang Seri Unit Pelaksana Teknis Penajam Paser Utara sudah berbuat riil di lapangan, dan program sudah dijalankan,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika dilihat program pencetakan sawah baru skala Kaltim yang mencapai 100 ribu hektare itu pihaknya bertekad untuk mengambil peran mewujudkan 10 persen saja. “Jadi, target 10 ribu hektare untuk PPU dan Paser itu mengambil 10 persen dari target Kaltim,” tuturnya.
Dikatakannya, program tersebut sangat disambut positif oleh para petani, terutama pada program Pro Beras, yang sebagian besar lokasinya berada di Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser. “Intinya, kami siap merealisasikan program Kementerian BUMN itu, untuk mendukung swasembada pangan daerah dan nasional,” katanya. (ari/ede/rud/zal)
3 BUMN Bikin food estate 100 hektar di KALTIM
"Program food and rice estate akan diterapkan di Kaltim. Janji beliau (Meneg BUMN Dahlan Iskan), jika berjalan, akan menghasilkan pendapatan Rp 9 triliun," kata Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak kepada wartawan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di sela kunjungan kerjanya ke wilayah utara Kaltim, Jumat (13/7/2012).
Ketiga BUMN antara lain PT Pertani seluas 30 hektar dan gabungan holding seperti Pupuk Sriwijaya seluas dan Pupuk Kaltim juga dengan luas 30 hektar. Sedangkan total areal food estate ketiga BUMN itu seluas 100.000 hektar.
"Mendukung rencana itu, kewajiban Bupati untuk menyediakan lahannya (100 hektar). Sebab, investor itu tidak akan menanamkan modal kalau tidak ada lahannya," ujar Awang.
"Tapi dengan catatan, adanya ketersediaan lahan food estate bukan dari lahan yang bermasalah. Tidak ada investor yang mau berinvestasi kalau lahan bermasalah," tambahnya.
Sebagai contoh, sehari sebelumnya, di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, masyarakat melakukan panen jagung di atas lahan 200 hektar. Dengan panen itu, menunjukan Kaltim siap dengan program food estate. Selain di Talisayan, juga sebelumnya telah melakukan panen padi di Kabupaten Bulungan.
"Panen jagung itu menunjukan food estate di Kaltim bisa berkembang. Itu kan panen petani, belum lagi panen dari investornya," kata Awang
Sebagaimana diketahui, provinsi Kaltim ditetapkan sebagai daerah pengembangan rice and food estate oleh Kementerian Pertanian dan masuk dalam program MP3EI.
"Beliau (Menteri BUMN) rencananya segera akan datang ke Kaltim untuk memulai melakukan penanaman sebagai langkah awal program food estate BUMN," terangnya.
"Ini akan kembali mendorong aktivitas kehidupan masyarakat petani di Kaltim untuk mewujudkan Kaltim menuju lumbung pangan nasional," tutup Awang.
Minggu, 20 Mei 2012
SETWAPRES dan KASUBDIT IRIGASI DAN RAWA 3 mei 2012
SETWAPRES, KASUBDIT IRIGASI DAN RAWA SUMBER DAYA AIR KEMENT PU BAPAK IR. WIDIARTO dan KASI RAWA BAPAK ANDRI WIBOWO ST, MT.
Melakukan Kunjungan lapangan dan monitoring ke lokasi petung dan sebakung
.JPG)
.JPG)
.JPG)
Melakukan Kunjungan lapangan dan monitoring ke lokasi petung dan sebakung
.JPG)
.JPG)
.JPG)
DPR Yakin Target Surplus Beras 2014 Bisa Tercapai
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -
Wakil Ketua
Komisi IV DPR, Herman Khaeron optimis target surplus beras sebesar 10
juta ton tahun 2014 mendatang dapat terealisasi. Menurut Herman target
tersebut sangat realistis.
"Setidaknya kementerian pertanian
sebagai ujung tombak harus konsisten dengan berbagai cara seperti
intensifiksi, ekstensifikasi, pemberdayaan petani, sinergi dengan
stakeholders, dan diversifikasi," kata Herman dalam siaran pers yang
diterima Tribunnews.com, Minggu(20/5/2012). Seperti salah satunya kata Herman adalah cara intensifikasi. Kementerian Pertanian lanjutnya harus memastikan betul bahwa penggunaan benih, manajemen tanam, teknologi dan pendampingan yang digunakan dapat meningkatkan produktivitas nasional dari rata-rata 5 ton per hektar menjadi 5,5 ton sehingga dapat tambahan produksi 3 sampai 4 juta ton atau surplus 8 juta ton.
"Sedangkan ekstensifikasi lahan pertanian produktif harus dipertahankan dan alih fungsi harus dicarikan solusinya. Jika per tahun terjadi alih fungsi 100.000 hektar, tentu minimalnya 100.000 hektar harus ada lahan penggantinya. Undang-undang lahan pangan berkelanjutan harus dijalankan secara serius dan konsisten pada semua tingkatan pemerintah, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota," ujar Herman.
Begitu juga dengan cara pemberdayaan petani. Menurut Ketua Departemen Pertanian DPP Partai Demokrat tersebut sangat penting bagaimana kita harus mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Sebab bilamana hasil pertaniannya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dapat dipastikan bahwa semangat petani dalam mengelola pertaniannya akan terus tumbuh dan tidak akan terpikirkan untuk mencari pekerjaan lainnya.
"Sudah barang pasti secara mandiri akan terus berinovasi dan meningkatkan taraf kehidupannya melalui usaha pertanian, dan otomatis lahan pertaniannya akan dipertahankan. Dalam hal ini peran Bulog sebagai buffer stock dan stabilisator harga harus efektif dan aktif dalam mendukung pemberdayaan petani, selain yang telah diprogramkan di kementrian pertanian," jelas Herman.
Disisi lain yang perlu diperhatikan yakni sinergi dengan stakeholders, karena penting seperti misalnya dengan Kemenetrian PU dalam rangka memenuhi tersedianya air. Ketersediaan air dalam pertanian sangat penting dan jika kerusakan irigasi dan sumber airnya saat ini sudah mencapai 50 persen lebih, tentunya peran kementrian PU sangatlah penting untuk segera turun tangan secara serius.
Demikian pula Kementerian Keuangan dalam mendukung lembaga keuangan petani, Kementerian perdagangan dalam hal tataniaga komoditas pertanian, kementrian kehutanan dalam hal penyediaan lahan, dan tentunya pemerintah daerah.
"Diversifikasi dikarenakan tingginya masyarakat Indonesia terhadap konsumsi beras yang rata-rata mencapai 139,8 kilogram per tahun per kapita. Hal ini mengingatkan kembali arti penting diversifikasi pangan pokok terhadap beras. Kita harus mengembalikan kearifan pangan lokal sebagai bagian pangan pokok. Kalau dulu masyarakat yang mengkonsumsi sagu, jagung, ubi dan lain-lain sebaiknya dikembalikan untuk menyesuaikan pangan pokoknya dengan pangan lokal. Bahkan jika saja taraf kehidupan masyarakat sudah lebih baik, maka pangan yang mengandung proteinlah yang pas untuk diverisifikasi beras," jelasnya.
Pencapaian target 10 juta ton surplus beras tentunya menjadi tanggung jawab bersama, siapapun boleh mengkritisi dan memberikan saran, karena pencapaian target presiden adalah untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Kebijakan Investasi Pertanian di Kaltim
Last Updated on Kamis, 10 Mei 2012 23:18
Written by sukandar
Balikpapan, 10/5/12. Penanaman modal/berinvestasi di Kalimantan Timur secara umum seolah-olah hanya pada setkot pertambahan atau sektor Kelapa 
Sawit,
karena pada sektor tersebut memang sangat menjanjikan dan lebih dikenal
pada dunia luar, padahal berinvestasi di Kaltim tidak hanya pada kedua
sektor tersebut, yang lebih penting pada sektor atau lebih dikenal
dengan program food estate yang telah ditawarkan oleh Kalimantan Timur
kepda pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sawit,
karena pada sektor tersebut memang sangat menjanjikan dan lebih dikenal
pada dunia luar, padahal berinvestasi di Kaltim tidak hanya pada kedua
sektor tersebut, yang lebih penting pada sektor atau lebih dikenal
dengan program food estate yang telah ditawarkan oleh Kalimantan Timur
kepda pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang
Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Ir. Diah Maulida,M.A saat memberikan
sambutan dan pemaparan pada Rapat Koordinasi Kebijakan Peningkatan
Investasi Pertanian SklaLuas di ruang rapat Hotel Novotel Balikpapan.
Acara ini terselenggara atas kerjasama antara Kementrian Koordinator
Bidang Perekonomian Republik Indonesia Deputi Bidang Koordinator
Pertanian dan Kelautan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,
dihadiri peserta kurang lebih 150 orang yang terdiri dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur serta pihak swasta atau
para investor yang menanamkan modalnya di Kaltim.
Sementara Gubernur Kalimantan Timur,
DR.H. Awang Faroek Ishak dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten
II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsin Kalimantan Timur menyatakan
bahwa dukungan Pemerintah Pusat lebih ditingkatkan terutama pada sektor
pertanian atau pangan sesuaidengan kesepakatan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur yang bersedia menjadi lumbung pangan nasional dengan
dukungan program food estate di Kalimantan Timur yang menyiapkan lahan
kurang lebih dari 343.461 hektar yang diminta kesedian lahan oleh
Pemerintah Pusat sebanyak 500 ribu hektar, dengan nilai investasi kurang
lebih Rp.9 Trilliun.
Gubernur Kaltim mengatakan bahwa saat
ini perekonomian Kalimantan Timur di dominasi oleh perkonomian yang
berbasis eksploitasi sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui, dari
PDRB tahun 2012 sebesar 390,63 didominasi oleh sector Pertambangan
sebesar 50,79 % sedangkan sector pertanian hanya menyumbang 5,35 %.
Tentu hal ini bukan struktur perekonomian yang diharapkan oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Karena di yakini perekonomian yang
mengandalkan eklpoitasi SDA tak dapat diberbaharui dalam waktu dekat
akan mengalami kemunduran yang cepat seiring habisnya cadangan SDA
tersebut.
Oleh karena itu Kalimantan Timur telah
mempersiapkan Lokomotif Ekonomi baru yang berbasiskan pada SDA yang
dapat diperbaharui, dengan pendekatan tidak lagi mengekspor bahan
mentah, namun menjadi eksportir bahan olehan yang memiliki daya saing,
nilai tambah dan mampu memberikan multiplier effect yang significant
bagi kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Dua strategi besar yang
ditempuh adalah mengembangkan industry eksisting serta membangun dan
mengembangkan industry berbasis pertanian dengan pendekatan skala
ekonomi dan klaster industry.
Kinerja pertanian saat sekarang ini
sudah menunjukkan perbaikan, namun belum optimal yang masih jauh dari
apa yang diharapkan sebenarnya. Beberapa catatan penting perlu
diperhatikan pada pemerintahan saat ini khususnya sektor pertanian
adalah belum mapannya produksi beras yang merupakan pangan utama di
dalam negeri, dan mampu menstabilkan harga pangan sehingga tingkat
inflasi cenderung kecil (stabil). Maka tercapainya surplus produksi
beras dapat memberikan pelua
ng bagi petani untuk mengekspor ke luar negeri.
ng bagi petani untuk mengekspor ke luar negeri.
Kebutuhan pangan di Indonesia selalu
fluktuatif setiap tahunnya, khususnya beras. Kondisi ini dipengaruhi
banyak faktor diantaranya; (1) perubahan iklim (banjir, kekeringan,
musim tanam berubah, dsb), (2) alih fungsi lahan, (3) serangan hama
penyakit, (4) pupuk yang terlambat, (5) benih padi varietas unggul yang
sulit dicari oleh petani.
Sehubungan dengan itu, Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dengan Program Kaltim Bangkit 2013 melakukan
revitalisasi pertanian dalam arti luas untuk memberikan kontribusi yang
lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah dan Nasional serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya adalah
Pengembangan budidaya pangan skala luas (FOOD ESTATE) yang merupakan
bagian dari amanat Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi
dan Inpres No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2010.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,
mencermati hal tersebut dengan seksama dan sadar bahwa di Kalimantan
Timur memiliki lahan yang luas untuk dapat dimanfaatkan dalam
pembangunan pertanian. Pasca Penas di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur
menyatakan kesiapannya untuk menjadi pusat lumbung Pangan Nasional
melalui pengembangan FOOD ESTATE 200.000 Ha. Untuk mendukung tekad
tersebut sekarang ini telah tersedia lahan seluas 343.461 Ha yang
tersebar di 10 Kabupaten untuk di garap oleh Investor, pada saatnya
nanti Prof. Riyanto sebagai salah satu anggota tim percepatan
pengembangan Food Estate akan menyampaikan kemajuan terkini yang telah
dilakukan oleh Provinsi Kaltim dalam pembangunan Food Estate Tersebut.
Konsep food estate diletakkan atas dasar
keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan
memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari, dikelola secara
profesional, didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas,
teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang
kokoh. Food estate diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat
di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat/lokal yang merupakan
landasan dalam pengembangan wilayah.
Pandangan negatif terhadap pengembangan
Food Estate seperti terpinggirkannya peran petani yang terancam oleh
ekpansi perusahaan pertanian skala besar serta penguasaan lahan dalam
skala besar oleh pemodal asing perlu di jawab secara bijak dengan
pengaturan kelembagaan seperti Delta Kayan Food Estate.
Delta Kayan Food Estate dikelola dengan
konsep pertanian modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal
serta organisasi dan manajemen yang modern. Pengelolaan ini diatur
secara kemitraan antara investor dengan masyarakat adat (local) secara
bermatabat untuk menjawab anggapan miring bahwa Food Estate nantinya
akan menjadikan rakyat sebagai buruh di atas tanahnya sendiri.
Dengan demikian desain pengembangan
kawasan budidaya pangan skala luas (food estate) dirancang berdasarkan
empat pendekatan, yaitu (1) pendekatan pengembangan wilayah (cluster),
(2) pendekatan perwilayahan komoditas, (3) pendekatan keberlanj utan
lingkungan dan (4) pendekatan pemberdayaan masyarakat (community
development).
Dasar keberlanjutan program pengembangan
pangan (food estate) yaitu pertama, agroklimat yang cocok bagi
pengembangan pangan, kedua, ketersediaan lahan untuk sawah ( 10
Kabupaten seluas 343.461 Ha), ketiga adanya investor (sudah ada 18
investor bersedia dan siap membangun rice/food estate di Kaltim) dan
yang ke empat, mendukung program MP3EI Kaltim yang pada akhirnya akan
menjadikan Kaltim sebagai lumbung pangan baru bagi Indonesia, untuk
mendokrak ketahanan pan
gan Kaltim sekaligus Nasional.
gan Kaltim sekaligus Nasional.
Pembangunan Food Estate di Kaltim
bukanlah tanpa kendala, diperlukan kerjasama antar pihak untuk
memastikan Food Estate di Kaltim dapat terwujud, terutama dukungan infra
struktur, percepatan realisasi investasi dengan kemudahan perijinan di
tingkat pusat dan daerah serta dukungan pemerintah Kabupaten dalam
memastikan lahan yang clear dan clean serta desain pola kemitraan antara
investor, masyarakat local dan pemerintah daerah untuk menghindarkan
konflik social dan budaya di kemudian hari. Ungkap Gubernur Kaltim
melalui Asisten II.
Pemaparan narasumber dan diskusi pada
sesi kedua dengan moderator Drh. Syaiful Akhyar,M.Si Kepala Badan
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur pada
kesempatan pertama narasumber oleh Ir. Jamil Musanif, Direktur
Pengembangan Usaha dan Investasi, Ditjen P2HP Kementrian Pertanian
dengan judul Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Peningkatan Investasi
Pertanian Skala Luas; pemaparan narasumber kedua oleh Kepala BAPPEDA
Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Rusmadi.MS dengan judul paparan
Kebijakan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas di Kalimantan Timur;
pemaparan ketiga oleh Prof.DR.Ir. Riyanto,M.Sc Ketua Tim Percepatan
Pembangunan Food/Rice Estate Provinsi Kalimantan Timur dengan judul
paparan Perkembangan Food Estate di Kalimantan Timur; pemaparan
narasumber ke empat oleh Drs.H. Yadi Sabian Noor,MM Kepala Badan
Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur
dan pemaparan kelima atau terakhir oleh Ir. Muhammad Yasir, General
Manager PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional VI dengan judul
paparan Implementasi program GP3K dalam rangka peningkatan investasi
pangan.
Diskusi rapat mendapat aprisiasi dari
peserta terutama pihak investor yang meminta penjelasan tentang status
lahan food estate kepada pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan
pihak Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Kepala Badan Perizinan dan
Penanaman Modal Daerah, Drs.H. Yadi Sobian Noor,MM memberikan penjelasan
dengan gamblang dan siap membantu dalam memberikan pelayanan kepada
pihak investor. (Humas BAPPEDA Kaltim/Sukandar,S.Sos).
Langganan:
Postingan (Atom)