SETWAPRES dan KASUBDIT IRIGASI DAN RAWA 3 mei 2012

SETWAPRES, KASUBDIT IRIGASI DAN RAWA SUMBER DAYA AIR KEMENT PU BAPAK IR. WIDIARTO dan KASI RAWA BAPAK ANDRI WIBOWO ST, MT.
Melakukan Kunjungan lapangan dan monitoring ke lokasi petung dan sebakung

KUNJUNGAN GUBERNUR KALTIM 6 mei 2012

PANEN PADI DI DESA SEBAKUNG TAKA KECAMATAN LONGKALI

DPR Yakin Target Surplus Beras 2014 Bisa Tercapai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron optimis target surplus beras sebesar 10 juta ton tahun 2014 mendatang dapat terealisasi. Menurut Herman target tersebut sangat realistis.

"Setidaknya kementerian pertanian sebagai ujung tombak harus konsisten dengan berbagai cara seperti intensifiksi, ekstensifikasi, pemberdayaan petani, sinergi dengan stakeholders, dan diversifikasi," kata Herman dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Minggu(20/5/2012).
Seperti salah satunya kata Herman adalah cara intensifikasi. Kementerian Pertanian lanjutnya harus memastikan betul bahwa penggunaan benih, manajemen tanam, teknologi dan pendampingan yang digunakan dapat meningkatkan produktivitas nasional dari rata-rata 5 ton per hektar menjadi 5,5 ton sehingga dapat tambahan produksi 3 sampai 4 juta ton atau surplus 8 juta ton.
"Sedangkan ekstensifikasi lahan pertanian produktif harus dipertahankan dan alih fungsi harus dicarikan solusinya. Jika per tahun terjadi alih fungsi 100.000 hektar, tentu minimalnya 100.000 hektar harus ada lahan penggantinya. Undang-undang lahan pangan berkelanjutan harus dijalankan secara serius dan konsisten pada semua tingkatan pemerintah, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota," ujar Herman.
Begitu juga dengan cara pemberdayaan petani. Menurut Ketua Departemen Pertanian DPP Partai Demokrat tersebut sangat penting bagaimana kita harus mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Sebab bilamana hasil pertaniannya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dapat dipastikan bahwa  semangat petani dalam mengelola pertaniannya akan terus tumbuh dan tidak akan terpikirkan untuk mencari pekerjaan lainnya.
"Sudah barang pasti secara mandiri akan terus berinovasi dan meningkatkan taraf kehidupannya melalui usaha pertanian, dan otomatis lahan pertaniannya akan dipertahankan. Dalam hal ini peran Bulog sebagai buffer stock dan stabilisator harga harus efektif dan aktif dalam mendukung pemberdayaan petani, selain yang telah diprogramkan di kementrian pertanian," jelas Herman.
Disisi lain yang perlu diperhatikan yakni sinergi dengan stakeholders, karena penting seperti misalnya dengan Kemenetrian PU dalam rangka memenuhi tersedianya air. Ketersediaan air dalam pertanian sangat penting dan jika kerusakan irigasi dan sumber airnya saat ini sudah mencapai 50 persen lebih, tentunya peran kementrian PU sangatlah penting untuk segera turun tangan secara serius.
Demikian pula Kementerian Keuangan dalam mendukung lembaga keuangan petani, Kementerian perdagangan dalam hal tataniaga komoditas pertanian, kementrian kehutanan dalam hal penyediaan lahan, dan tentunya pemerintah daerah.
"Diversifikasi dikarenakan tingginya masyarakat Indonesia terhadap konsumsi beras yang rata-rata mencapai 139,8 kilogram per tahun per kapita. Hal ini mengingatkan kembali arti penting diversifikasi pangan pokok terhadap beras. Kita harus mengembalikan kearifan pangan lokal sebagai bagian pangan pokok. Kalau dulu masyarakat yang mengkonsumsi sagu, jagung, ubi dan lain-lain sebaiknya dikembalikan untuk menyesuaikan pangan pokoknya dengan pangan lokal. Bahkan jika saja taraf kehidupan masyarakat sudah lebih baik, maka pangan yang mengandung proteinlah yang pas untuk diverisifikasi beras," jelasnya.
Pencapaian target 10 juta ton surplus beras tentunya menjadi tanggung jawab bersama, siapapun boleh mengkritisi dan memberikan saran, karena pencapaian target presiden adalah untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Kebijakan Investasi Pertanian di Kaltim

Last Updated on Kamis, 10 Mei 2012 23:18 Written by sukandar

Balikpapan, 10/5/12.  Penanaman modal/berinvestasi di Kalimantan Timur secara umum seolah-olah hanya pada setkot pertambahan atau sektor Kelapa Sawit, karena pada sektor tersebut memang sangat menjanjikan dan lebih dikenal pada dunia luar, padahal berinvestasi di Kaltim tidak hanya pada kedua sektor tersebut, yang lebih penting pada sektor atau lebih dikenal dengan program food estate yang telah ditawarkan oleh Kalimantan Timur kepda pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Ir. Diah Maulida,M.A  saat memberikan sambutan dan pemaparan pada Rapat Koordinasi Kebijakan Peningkatan Investasi Pertanian SklaLuas di ruang rapat Hotel Novotel Balikpapan. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Deputi Bidang Koordinator Pertanian dan Kelautan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dihadiri peserta kurang lebih 150 orang yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur serta pihak swasta atau para investor yang menanamkan modalnya di Kaltim.

Sementara Gubernur Kalimantan Timur, DR.H. Awang Faroek Ishak dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsin Kalimantan Timur menyatakan bahwa dukungan Pemerintah Pusat lebih ditingkatkan terutama pada sektor pertanian atau pangan sesuaidengan kesepakatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bersedia menjadi lumbung pangan nasional dengan dukungan program food estate di Kalimantan Timur yang menyiapkan lahan kurang lebih dari 343.461 hektar yang diminta kesedian lahan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 500 ribu hektar, dengan nilai investasi kurang lebih Rp.9 Trilliun.

Gubernur Kaltim mengatakan bahwa saat ini perekonomian Kalimantan Timur di dominasi oleh perkonomian yang berbasis eksploitasi sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui, dari PDRB tahun 2012 sebesar 390,63 didominasi oleh sector Pertambangan sebesar 50,79 % sedangkan sector pertanian hanya menyumbang 5,35 %. Tentu hal ini bukan struktur perekonomian yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Karena di yakini perekonomian yang mengandalkan eklpoitasi SDA tak dapat diberbaharui dalam waktu dekat akan mengalami kemunduran yang cepat seiring habisnya cadangan SDA tersebut.

Oleh karena itu Kalimantan Timur telah mempersiapkan Lokomotif Ekonomi baru yang berbasiskan pada SDA yang dapat diperbaharui, dengan pendekatan tidak lagi mengekspor bahan mentah, namun menjadi eksportir bahan olehan yang memiliki daya saing, nilai tambah dan mampu memberikan multiplier effect yang significant bagi kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Dua strategi besar yang ditempuh adalah mengembangkan industry eksisting serta membangun dan mengembangkan industry berbasis pertanian dengan pendekatan skala ekonomi dan klaster industry.

Kinerja pertanian saat sekarang ini sudah menunjukkan perbaikan, namun belum optimal yang masih jauh dari apa yang diharapkan sebenarnya. Beberapa catatan penting perlu diperhatikan pada pemerintahan saat ini khususnya sektor pertanian adalah belum mapannya produksi beras yang merupakan pangan utama di dalam negeri, dan mampu menstabilkan harga pangan sehingga tingkat inflasi cenderung kecil (stabil). Maka tercapainya surplus produksi beras dapat memberikan peluang bagi petani untuk mengekspor ke luar negeri.

Kebutuhan pangan di Indonesia selalu fluktuatif setiap tahunnya, khususnya beras. Kondisi ini dipengaruhi banyak faktor diantaranya; (1) perubahan iklim (banjir, kekeringan, musim tanam berubah, dsb), (2) alih fungsi lahan, (3) serangan hama penyakit, (4) pupuk yang terlambat, (5) benih padi varietas unggul yang sulit dicari oleh petani.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Program Kaltim Bangkit 2013 melakukan revitalisasi pertanian dalam arti luas untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah dan Nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya adalah Pengembangan budidaya pangan skala luas (FOOD ESTATE) yang merupakan bagian dari amanat Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi dan Inpres No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mencermati hal tersebut dengan seksama dan sadar bahwa di Kalimantan Timur memiliki lahan yang luas untuk dapat dimanfaatkan dalam pembangunan pertanian. Pasca Penas di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur menyatakan kesiapannya untuk menjadi pusat lumbung Pangan Nasional melalui pengembangan FOOD ESTATE 200.000 Ha. Untuk mendukung tekad tersebut sekarang ini telah tersedia lahan seluas 343.461 Ha yang tersebar di 10 Kabupaten untuk di garap oleh Investor, pada saatnya nanti Prof. Riyanto sebagai salah satu anggota tim percepatan pengembangan Food Estate akan menyampaikan kemajuan terkini yang telah dilakukan oleh Provinsi Kaltim dalam pembangunan Food Estate Tersebut.

Konsep food estate diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh. Food estate diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat/lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah.

Pandangan negatif terhadap pengembangan Food Estate seperti terpinggirkannya peran petani yang terancam oleh ekpansi perusahaan pertanian skala besar serta penguasaan lahan dalam skala besar oleh pemodal asing perlu di jawab secara bijak dengan pengaturan kelembagaan seperti Delta Kayan Food Estate.

Delta Kayan Food Estate dikelola dengan konsep pertanian modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal serta organisasi dan manajemen yang modern. Pengelolaan ini diatur secara kemitraan antara investor dengan masyarakat adat (local) secara bermatabat untuk menjawab anggapan miring bahwa Food Estate nantinya akan menjadikan rakyat sebagai buruh di atas tanahnya sendiri.

Dengan demikian desain pengembangan kawasan budidaya pangan skala luas (food estate) dirancang berdasarkan empat pendekatan, yaitu (1) pendekatan pengembangan wilayah (cluster), (2) pendekatan perwilayahan komoditas, (3) pendekatan keberlanj utan lingkungan dan (4) pendekatan pemberdayaan masyarakat (community development).

Dasar keberlanjutan program pengembangan pangan (food estate) yaitu pertama, agroklimat yang cocok bagi pengembangan pangan, kedua, ketersediaan lahan untuk sawah ( 10 Kabupaten seluas 343.461 Ha), ketiga adanya investor (sudah ada 18 investor bersedia dan siap membangun rice/food estate di Kaltim) dan yang ke empat, mendukung program MP3EI Kaltim yang pada akhirnya akan menjadikan Kaltim sebagai lumbung pangan baru bagi Indonesia, untuk mendokrak ketahanan pangan Kaltim sekaligus Nasional.

Pembangunan Food Estate di Kaltim bukanlah tanpa kendala, diperlukan kerjasama antar pihak untuk memastikan Food Estate di Kaltim dapat terwujud, terutama dukungan infra struktur, percepatan realisasi investasi dengan kemudahan perijinan di tingkat pusat dan daerah serta dukungan pemerintah Kabupaten dalam memastikan lahan yang clear dan clean serta desain pola kemitraan antara investor, masyarakat local dan pemerintah daerah untuk menghindarkan konflik social dan budaya di kemudian hari. Ungkap Gubernur Kaltim melalui Asisten II.

Pemaparan narasumber dan diskusi pada sesi kedua dengan moderator Drh. Syaiful Akhyar,M.Si Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur pada kesempatan pertama narasumber oleh Ir. Jamil Musanif, Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi, Ditjen P2HP Kementrian Pertanian dengan judul Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Peningkatan Investasi Pertanian Skala Luas; pemaparan narasumber kedua oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Rusmadi.MS dengan judul paparan Kebijakan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas di Kalimantan Timur; pemaparan ketiga oleh Prof.DR.Ir. Riyanto,M.Sc Ketua Tim Percepatan Pembangunan Food/Rice Estate Provinsi Kalimantan Timur dengan judul paparan Perkembangan Food Estate di Kalimantan Timur; pemaparan narasumber ke empat oleh Drs.H. Yadi Sabian Noor,MM Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur dan pemaparan kelima atau terakhir oleh Ir. Muhammad Yasir, General Manager PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional VI dengan judul paparan Implementasi program GP3K dalam rangka peningkatan investasi pangan.

Diskusi rapat mendapat aprisiasi dari peserta terutama pihak investor yang meminta penjelasan tentang status lahan food estate kepada pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pihak Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah, Drs.H. Yadi Sobian Noor,MM memberikan penjelasan dengan gamblang dan siap membantu dalam memberikan pelayanan kepada pihak investor. (Humas BAPPEDA Kaltim/Sukandar,S.Sos).

Kutim Sukseskan Program Ketahan Pangan

GUBERNUR HARAPKAN KUTIM SUKSESKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN
Sabtu, 11 Februari 2012

Foto:bd-ant

(Berita Daerah-Kalimantan) Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek mengajak para petani di Kabupaten Kutai Timur ikut menyukseskan program ketahanan pangan di provinsi itu.

"Saya berharap Kutim (Kutai Timur) khususnya para petani di sini ikut menyukseskan program ketahanan pangan," ujar Gubernur Awang Faroek pada acara panen raya varietas padi IR64 di Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur.

Menurut dia, semua pihak harus turut menyukseskan program Rice Estate dan Food Estate di Kaltim yang merupakan program ketahanan nasional.

Kaltim, katanya, ke depan tidak saja sebagai sumber energi tetapi juga sebagai lumbung pangan nasional.

"Di Kutim ada beberapa luasan lahan yang akan digunakan untuk program tersebut. Ini bukti Kutim tidak ketinggalan dibanding kabupaten lain," ujarnya dalam acara yang dihadiri Wagub Farid Wadjdy, Wakil Bupati Kutim Ardiansyah Sulaeman, serta sejumlah kepala dinas itu.

Gubernur mengatakan, luas areal yang disiapkan di Kaltim untuk program rice estate dan food estate mencapai 200 ribu hektare, namun berdasarkan komitmen daerah, jumlah arealnya bisa lebih yakni mencapai 305 ribu hektare.

Ia mengatakan, sejumlah BUMN sudah menyatakan komitmennya untuk program itu seluas 100 hektare dengan nilai investasi sekitar Rp9 triliun.

"Semoga Kutim bisa dapat alokasi itu," katanya yang menam bahkan bahwa program itu juga akan menyerap banyak tenaga kerja dari luar Kaltim.

Gubernur mengatakan, jika program rice estate dan food estate berhasil maka Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras, kedelai, jagung, dan bahan pangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berhenti berjuang untuk mengusulkan sebagian lahan di Taman Nasional Kutai (TNK) maupun Taman Hutan Raya agar diperkenankan sebagai lahan budidaya non kehutanan.

"Tinggal satu tahap lagi yakni pembahasan di DPR RI, semoga berhasil," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kaltim Eddy Heflin berharap pada akhir 2012 program rice estate dan food estate sudah dapat berjalan karena lahan 200 hektare sudah siap.

"Sekarang masih perlu proses seperti perencanaan dan lain-lain. Semoga akhir 2012 sudah bisa dimulai. Tapi di Bulungan untuk food estate sudah mulai berjalan dengan investor PT Sang Hyang Sri, PT Solaria dan PT Miwon," ujarnya.

Terkait dengan panen padi yang dilakukan di Desa Teluk Pandan itu, ia mengatakan, panen padi dilakukan di atas lahan seluas 8 hektare.

Dalam kesempatan itu, ia berharap, pemerintah tidak dilakukan operasi pasar karena harga beras di Kutai Timur sudah cukup stabil.

(dn/DN/bd-ant)

Bupati Diminta Jaga Lahan FOOD ESTATE

Bupati Diminta Jaga Lahan dari Perambahan

SAMARINDA - Pada Rabu (22/2) kemarin, lima anggota Gabungan Komisi DPRD Kaltim dipimpin Yakub Ukung, Hj Chairiyah Budiman, Datu Yaser Arafat, Mudiyat Noor dan Artya Fathra Martin meninjau sejumlah proyek dibiayai APBD Kaltim 2011 di Bulungan.
Rombongan Komisi yang didampingi 4 SKPD Provinsi yakni Dinas BLH, Dinas Perikanan dan kelautan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas PU Kaltim setibanya di Bulungan langsung meninjau kawasan food estate di Tanjung Buka. Lima anggota dewan disambut beberapa para transmigrans yang berhasil panen perdana padi jenis Inpari 7 yang ditanam sejak 26 September 2011 lalu. Dalam kunjungan itu, petani meminta pemerintah membangun jalan dan jembatan agar akses untuk mengangkut hasil produksi padi bisa lancar. Selain minta dibangunkan jalan dan jembatan, petani juga meminta agar dibukakan lahan II.
Setelah meninjau kawasan food estate, rombongan kemudian meninjau pembuatan saluran pembuang primer dan sekunder di tanjung Buka 5-6 yang dikerjakan PT Bhima Hasta. Proyek yang dibangun melalui dana APBD provinsi tahun 2011 murni senilai Rp3,8 miliar sudah rampung dibangun sepanjang 3.721 meter saluran pembuang primer dan 3.825 meter saluran sekunder. Sedangkan melalui APBD Perubahan 2011 sudah terealisasi sebesar Rp5.338.028.000,0 untuk lanjutan pembuatan saluran pembuang primer sepanjang 3.400 meter dan sekunder sepanjang 3.077 meter. Dan pada tahun 2012 direncanangan akan dilanjutkan pembangunan saluran pembuang sekunder dan primer sepanjang 5.900 meter senilai Rp4,815 miliar.
Dari kunjungan tersebut, dewan memeroleh informasi bahwa saluran pembuang primer yang selesai dibangun sering disalah gunakan oleh sejumlah organisasi yang mengatasnamakan LSM, mematok lahan milik transmigrasi dan merambah kayu di kawasan food estate. Menindaklanjuti hal itu, dewan berharap kepada pemerintah kabupaten Bulungan segera mengamankan lahan food estate seluas 5 ribu hektare itu dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menyikapi hal itu, Bupati Bulungan Budiman Arifin ketika menerima rombongan di kantor Bupati,  berjani akan mengamankan hal itu dengan membentuk tim terpadu terdiri dari Satpol PP, Dinas Pertanian, Transmigrasi dan lainnya. 
Selanjutnya Bupati, dalam pertemuan itu membeberkan sejumlah program yang sudah dilaksanakan diantaranya program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya seperti  pembangunan jaringan tata air daerah rawa sebesar Rp 7 miliar. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi (UKL/UPL Karang Agung) sebesar Rp250 juta. program pembangunan jalan dan jembatan seperti pembangunan jalan Simpang Tanah Kuning-Karang Tigau-Batas Berau-Tanjung Batu sebesar Rp7.470.456.000,-, pembangunan jembatan ruas jalan simpang Tanah Kuning-Karang Tigau-Tanjung Batu Rp7 miliar, pembangunan Jembatan Mangkupadi ruas jalan Karang Tigau-Batas Berau Rp9.989.596.000,-.
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan seperti perencanaan (AMDAL) pembangunan Pelabuhan Tana Kuning Rp854.438.500,- dan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Kabupaten Bulungan sebesar Rp416.103.000,-. Lalu untuk pembentukan kelompok masyarakat dalam swakarsa pengamanan sumber daya Kelautan sebesar Rp1.028.840.000,-, pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp5.494.207.750,-. Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo sebesar Rp2.632.728.900,-. Kemudian fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu sebanyak 60 unit sebesar Rp2.292.000.000,-. Perencanaan dan identifikasi pembangunan rumah layak huni sebesar Rp65.000.000,- dan untuk pengawasan pembangunan rumah layak huni sebesar Rpro juta, sehingga total nilai proyek yang dibiayai melalui APBD Kaltim tahun 2011 sebesar Rp44.541.370.150,-.Dari delapan program kegiatan tersebut realisasi fisiknya hanya mencapai 81,10 persen dan realisasi keuangannya hanya mencapai Rp20.759.430.705,- atau 46,61 persen. Kecilnya realisasi anggaran disebabkan laporan yang diterima Bappeda adalah laporan bulan September dan Nopember. Sedangkan laporan pelaksanaan bulan Desember belum masuk.
Sedangkan proyek bantuan keuangan provinsi Kaltim tahun 2011 untuk infrastruktur meliputi pembangunan prasarana air bersih Kota Tanjung Selor sebesar Rp 8 miliar, rehab pemeliharaan bantaran dan tanggul Sungai Tepi Sungai Kayan di Teras Baru sebesar Rp2 miliar, pembangunan drainase/ Gorong-Gorong di 10 kecamatan sebesar Rp 5 miliar. Pembangunan drainase/gorong-Gorong Kab.Bulungan sebesar Rp1.300.700.000,- dan pembangunan Jalan Mangkupadi-Kampung Baru 5 km sebesar Rp15 miliar.
Sedangkan program peningkatan SDM yakni untuk BOSDA SMA/SMK/MA Rp5.108.750.000,-, tambahan penghasilan (Insentif Guru) sebesar Rp9.172.800.000,-, bantuan Tutor PAUD dan Taman Kanak-Kanak
sebesar Rp1.224.000.000,- dan untuk Puskesmas 24 jam sebesar Rp2 miliar, PPL Pertanian Rp342 juta, pembangunan SMPN 1 Tanjung Selor sebesar Rp2,5 miliar, pembangunan SDN 002 Tanjung Selor Rp2,5 miliar, pembangunan Asrama SMA Negeri 1 Long Peso sebesar Rp5 miliar dan Madrasah Aliyah Negeri Bulungan sebesar Rp2,5 miliar. Selanjutnya di bidang Pertanian yakni membangun jalan Usaha Tani Food Estate di Tanjung Buka sebesar Rp2 miliar, pembangunan Dermaga Food Estate di Tanjung Buka Rp1 miliar, bantuan SAPRODI dalam rangka peningkatan produksi padi sebesar Rp600 juta, pengembangan Hortikultura Rp400 juta, bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan Rp.500 juta serta sertifikasi lahan usaha Pertanian sebesar Rp300 juta, sehingga total keseluruhannya mencapai Rp66.448.250.000,-. Meski bantuan keuangan sudah dialokasikan, namun dari tiga program dan 20 kegiatan tersebut fisiknya hanya terealisasi 45,22 persen dan realisasi keuangan Rp28.074.385.625,- atau sebesar 42,25 persen. (adv/sua)

MEGAPROYEK FOOD ESTATE BULUNGAN

Minggu, 04 Maret 2012 , 08:07:00

Kemitraan dalam Megaproyek Food Estate
Petani Rawan ”Ditindas”

SAMARINDA – Pemerintah diminta benar-benar melindungi petani yang bermitra dengan investor dalam megaproyek food estate. Rawan menjadi buruh tani, ketahanan dan kedaulatan pangan adalah taruhannya.
Menurut akademisi dari Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman, Ratna Shanti, food estate di Kaltim jangan sampai mengulangi kejadian-kejadian suram di perkebunan kelapa sawit. Pola kemitraan seperti perusahaan inti rakyat alias plasma, justru mengundang konflik seperti terjadi di Lampung dan Sumatera Selatan. “Itu karena petani hanya menjadi buruh. Tidak mendapat penghasilan yang sesuai serta tidak diberi kepemilikan terhadap lahan mereka,” sebut guru besar bidang ilmu tanah ini saat ditemui Sabtu (3/3).
Disampaikan, kendati bermitra dengan investor, bukan berarti petani dianggap buruh di tanahnya sendiri. “Petani pun tidak mesti menjual hasil panen kepada perusahaan. Jika harga di pasar lebih tinggi, petani berhak menjual kepada yang lain,” sebutnya. Dengan demikian, perusahaan betul-betul mempertimbangkan harga belinya.
Petani tak hanya dilibatkan dalam penanaman dan panen. Pascapanen, petani dapat terlibat dalam pengangkutan, penjemuran, dan sebagainya. Ini penting dalam menjaga sumber-sumber pemasukan bagi petani.
Peran pemerintah memberi regulasi kemitraan investor-petani, kata dosen lulusan Rijk University, Belgia, harus jelas. Di Bulungan, pemerintah berencana membangun jalan hingga pelabuhan untuk program food estate. Anggaran negara membangun fasilitas itu, tegas Ratna, jangan sampai hanya dinikmati investor.
Tentang “impor” petani dari provinsi lain juga harus diperhatikan. Di masa lalu, tak sedikit program transmigrasi yang salah sasaran. “Dulu ada transmigran yang tak bermental petani tetapi pengemis. Setelah dibiayai pemerintah setahun, mereka pulang lagi. Saya pikir pemerintah harus selektif mencari transmigran yang memiliki keahlian bertani,” tambahnya.
Sebagai informasi, megaproyek di Kaltim ini diperkirakan memerlukan 50 ribu tenaga kerja. Food estate masuk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di mana pemerintah sudah mengidentifikasi 303 ribu hektare di sepuluh kabupaten di Kaltim.
Ratna terlibat dalam identifikasi ini. Spesialisasinya dalam ilmu tanah, membuat dia bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kaltim meneliti potensi wilayah. Membaginya dari lahan kering, basah, sawah, sampai lahan yang cocok bagi palawija.
Menurut Ratna, program food estate akan percuma jika hanya mengejar produktivitas tanpa meningkatkan kesejahteraan petani. “Sekarang ini disebut-sebut krisis pangan karena kita dibiasakan makan nasi. Padahal, jika sumber karbohidrat bermacam-macam, krisis itu dengan mudah diatasi. Tapi sekarang, kita harus mencetak banyak sawah,” jelasnya.
Dia juga tidak sepakat dengan istilah yang sering digunakan sekarang ini: food estate dan rice estate. Dua istilah itu seolah-olah dua bagian terpisah. “Dalam food estate pasti ada rice estate. Beras adalah bagian dari pangan. Jadi tidak perlu lagi disebut rice estate,” jelasnya.
Kekhawatiran terhadap perlindungan petani, sudah beberapa kali disampaikan. Menanggapinya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Rusmadi mengatakan, pemerintah sedang memantapkan detail pola investasi. Rusmadi menepis kekhawatiran investor hanya memanfaatkan lahan dan tenaga petani tanpa imbalan yang sesuai.
“Polanya begini, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan investor memberi benih, petani menanam dan mendapat upah. Begitu panen, hasilnya pun dibeli petani. Jika panennya melebihi target akan dapat bonus,” jelas pria yang sebelumnya menjadi Dekan Fakultas Pertanian, Unmul ini.
Hasil panen itu dapat membentuk industri hilir dalam bidang pangan. Dukungan infrastruktur sangat diperlukan industri ini. “Jadi kalau petani sudah memiliki lahan, itu tetap menjadi miliknya dan mereka sendiri yang mengelola,” jelas dia. (fel)