Kutim Sukseskan Program Ketahan Pangan

GUBERNUR HARAPKAN KUTIM SUKSESKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN
Sabtu, 11 Februari 2012

Foto:bd-ant

(Berita Daerah-Kalimantan) Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek mengajak para petani di Kabupaten Kutai Timur ikut menyukseskan program ketahanan pangan di provinsi itu.

"Saya berharap Kutim (Kutai Timur) khususnya para petani di sini ikut menyukseskan program ketahanan pangan," ujar Gubernur Awang Faroek pada acara panen raya varietas padi IR64 di Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur.

Menurut dia, semua pihak harus turut menyukseskan program Rice Estate dan Food Estate di Kaltim yang merupakan program ketahanan nasional.

Kaltim, katanya, ke depan tidak saja sebagai sumber energi tetapi juga sebagai lumbung pangan nasional.

"Di Kutim ada beberapa luasan lahan yang akan digunakan untuk program tersebut. Ini bukti Kutim tidak ketinggalan dibanding kabupaten lain," ujarnya dalam acara yang dihadiri Wagub Farid Wadjdy, Wakil Bupati Kutim Ardiansyah Sulaeman, serta sejumlah kepala dinas itu.

Gubernur mengatakan, luas areal yang disiapkan di Kaltim untuk program rice estate dan food estate mencapai 200 ribu hektare, namun berdasarkan komitmen daerah, jumlah arealnya bisa lebih yakni mencapai 305 ribu hektare.

Ia mengatakan, sejumlah BUMN sudah menyatakan komitmennya untuk program itu seluas 100 hektare dengan nilai investasi sekitar Rp9 triliun.

"Semoga Kutim bisa dapat alokasi itu," katanya yang menam bahkan bahwa program itu juga akan menyerap banyak tenaga kerja dari luar Kaltim.

Gubernur mengatakan, jika program rice estate dan food estate berhasil maka Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras, kedelai, jagung, dan bahan pangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berhenti berjuang untuk mengusulkan sebagian lahan di Taman Nasional Kutai (TNK) maupun Taman Hutan Raya agar diperkenankan sebagai lahan budidaya non kehutanan.

"Tinggal satu tahap lagi yakni pembahasan di DPR RI, semoga berhasil," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kaltim Eddy Heflin berharap pada akhir 2012 program rice estate dan food estate sudah dapat berjalan karena lahan 200 hektare sudah siap.

"Sekarang masih perlu proses seperti perencanaan dan lain-lain. Semoga akhir 2012 sudah bisa dimulai. Tapi di Bulungan untuk food estate sudah mulai berjalan dengan investor PT Sang Hyang Sri, PT Solaria dan PT Miwon," ujarnya.

Terkait dengan panen padi yang dilakukan di Desa Teluk Pandan itu, ia mengatakan, panen padi dilakukan di atas lahan seluas 8 hektare.

Dalam kesempatan itu, ia berharap, pemerintah tidak dilakukan operasi pasar karena harga beras di Kutai Timur sudah cukup stabil.

(dn/DN/bd-ant)

Bupati Diminta Jaga Lahan FOOD ESTATE

Bupati Diminta Jaga Lahan dari Perambahan

SAMARINDA - Pada Rabu (22/2) kemarin, lima anggota Gabungan Komisi DPRD Kaltim dipimpin Yakub Ukung, Hj Chairiyah Budiman, Datu Yaser Arafat, Mudiyat Noor dan Artya Fathra Martin meninjau sejumlah proyek dibiayai APBD Kaltim 2011 di Bulungan.
Rombongan Komisi yang didampingi 4 SKPD Provinsi yakni Dinas BLH, Dinas Perikanan dan kelautan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas PU Kaltim setibanya di Bulungan langsung meninjau kawasan food estate di Tanjung Buka. Lima anggota dewan disambut beberapa para transmigrans yang berhasil panen perdana padi jenis Inpari 7 yang ditanam sejak 26 September 2011 lalu. Dalam kunjungan itu, petani meminta pemerintah membangun jalan dan jembatan agar akses untuk mengangkut hasil produksi padi bisa lancar. Selain minta dibangunkan jalan dan jembatan, petani juga meminta agar dibukakan lahan II.
Setelah meninjau kawasan food estate, rombongan kemudian meninjau pembuatan saluran pembuang primer dan sekunder di tanjung Buka 5-6 yang dikerjakan PT Bhima Hasta. Proyek yang dibangun melalui dana APBD provinsi tahun 2011 murni senilai Rp3,8 miliar sudah rampung dibangun sepanjang 3.721 meter saluran pembuang primer dan 3.825 meter saluran sekunder. Sedangkan melalui APBD Perubahan 2011 sudah terealisasi sebesar Rp5.338.028.000,0 untuk lanjutan pembuatan saluran pembuang primer sepanjang 3.400 meter dan sekunder sepanjang 3.077 meter. Dan pada tahun 2012 direncanangan akan dilanjutkan pembangunan saluran pembuang sekunder dan primer sepanjang 5.900 meter senilai Rp4,815 miliar.
Dari kunjungan tersebut, dewan memeroleh informasi bahwa saluran pembuang primer yang selesai dibangun sering disalah gunakan oleh sejumlah organisasi yang mengatasnamakan LSM, mematok lahan milik transmigrasi dan merambah kayu di kawasan food estate. Menindaklanjuti hal itu, dewan berharap kepada pemerintah kabupaten Bulungan segera mengamankan lahan food estate seluas 5 ribu hektare itu dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menyikapi hal itu, Bupati Bulungan Budiman Arifin ketika menerima rombongan di kantor Bupati,  berjani akan mengamankan hal itu dengan membentuk tim terpadu terdiri dari Satpol PP, Dinas Pertanian, Transmigrasi dan lainnya. 
Selanjutnya Bupati, dalam pertemuan itu membeberkan sejumlah program yang sudah dilaksanakan diantaranya program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya seperti  pembangunan jaringan tata air daerah rawa sebesar Rp 7 miliar. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi (UKL/UPL Karang Agung) sebesar Rp250 juta. program pembangunan jalan dan jembatan seperti pembangunan jalan Simpang Tanah Kuning-Karang Tigau-Batas Berau-Tanjung Batu sebesar Rp7.470.456.000,-, pembangunan jembatan ruas jalan simpang Tanah Kuning-Karang Tigau-Tanjung Batu Rp7 miliar, pembangunan Jembatan Mangkupadi ruas jalan Karang Tigau-Batas Berau Rp9.989.596.000,-.
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan seperti perencanaan (AMDAL) pembangunan Pelabuhan Tana Kuning Rp854.438.500,- dan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Kabupaten Bulungan sebesar Rp416.103.000,-. Lalu untuk pembentukan kelompok masyarakat dalam swakarsa pengamanan sumber daya Kelautan sebesar Rp1.028.840.000,-, pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp5.494.207.750,-. Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo sebesar Rp2.632.728.900,-. Kemudian fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu sebanyak 60 unit sebesar Rp2.292.000.000,-. Perencanaan dan identifikasi pembangunan rumah layak huni sebesar Rp65.000.000,- dan untuk pengawasan pembangunan rumah layak huni sebesar Rpro juta, sehingga total nilai proyek yang dibiayai melalui APBD Kaltim tahun 2011 sebesar Rp44.541.370.150,-.Dari delapan program kegiatan tersebut realisasi fisiknya hanya mencapai 81,10 persen dan realisasi keuangannya hanya mencapai Rp20.759.430.705,- atau 46,61 persen. Kecilnya realisasi anggaran disebabkan laporan yang diterima Bappeda adalah laporan bulan September dan Nopember. Sedangkan laporan pelaksanaan bulan Desember belum masuk.
Sedangkan proyek bantuan keuangan provinsi Kaltim tahun 2011 untuk infrastruktur meliputi pembangunan prasarana air bersih Kota Tanjung Selor sebesar Rp 8 miliar, rehab pemeliharaan bantaran dan tanggul Sungai Tepi Sungai Kayan di Teras Baru sebesar Rp2 miliar, pembangunan drainase/ Gorong-Gorong di 10 kecamatan sebesar Rp 5 miliar. Pembangunan drainase/gorong-Gorong Kab.Bulungan sebesar Rp1.300.700.000,- dan pembangunan Jalan Mangkupadi-Kampung Baru 5 km sebesar Rp15 miliar.
Sedangkan program peningkatan SDM yakni untuk BOSDA SMA/SMK/MA Rp5.108.750.000,-, tambahan penghasilan (Insentif Guru) sebesar Rp9.172.800.000,-, bantuan Tutor PAUD dan Taman Kanak-Kanak
sebesar Rp1.224.000.000,- dan untuk Puskesmas 24 jam sebesar Rp2 miliar, PPL Pertanian Rp342 juta, pembangunan SMPN 1 Tanjung Selor sebesar Rp2,5 miliar, pembangunan SDN 002 Tanjung Selor Rp2,5 miliar, pembangunan Asrama SMA Negeri 1 Long Peso sebesar Rp5 miliar dan Madrasah Aliyah Negeri Bulungan sebesar Rp2,5 miliar. Selanjutnya di bidang Pertanian yakni membangun jalan Usaha Tani Food Estate di Tanjung Buka sebesar Rp2 miliar, pembangunan Dermaga Food Estate di Tanjung Buka Rp1 miliar, bantuan SAPRODI dalam rangka peningkatan produksi padi sebesar Rp600 juta, pengembangan Hortikultura Rp400 juta, bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan Rp.500 juta serta sertifikasi lahan usaha Pertanian sebesar Rp300 juta, sehingga total keseluruhannya mencapai Rp66.448.250.000,-. Meski bantuan keuangan sudah dialokasikan, namun dari tiga program dan 20 kegiatan tersebut fisiknya hanya terealisasi 45,22 persen dan realisasi keuangan Rp28.074.385.625,- atau sebesar 42,25 persen. (adv/sua)

MEGAPROYEK FOOD ESTATE BULUNGAN

Minggu, 04 Maret 2012 , 08:07:00

Kemitraan dalam Megaproyek Food Estate
Petani Rawan ”Ditindas”

SAMARINDA – Pemerintah diminta benar-benar melindungi petani yang bermitra dengan investor dalam megaproyek food estate. Rawan menjadi buruh tani, ketahanan dan kedaulatan pangan adalah taruhannya.
Menurut akademisi dari Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman, Ratna Shanti, food estate di Kaltim jangan sampai mengulangi kejadian-kejadian suram di perkebunan kelapa sawit. Pola kemitraan seperti perusahaan inti rakyat alias plasma, justru mengundang konflik seperti terjadi di Lampung dan Sumatera Selatan. “Itu karena petani hanya menjadi buruh. Tidak mendapat penghasilan yang sesuai serta tidak diberi kepemilikan terhadap lahan mereka,” sebut guru besar bidang ilmu tanah ini saat ditemui Sabtu (3/3).
Disampaikan, kendati bermitra dengan investor, bukan berarti petani dianggap buruh di tanahnya sendiri. “Petani pun tidak mesti menjual hasil panen kepada perusahaan. Jika harga di pasar lebih tinggi, petani berhak menjual kepada yang lain,” sebutnya. Dengan demikian, perusahaan betul-betul mempertimbangkan harga belinya.
Petani tak hanya dilibatkan dalam penanaman dan panen. Pascapanen, petani dapat terlibat dalam pengangkutan, penjemuran, dan sebagainya. Ini penting dalam menjaga sumber-sumber pemasukan bagi petani.
Peran pemerintah memberi regulasi kemitraan investor-petani, kata dosen lulusan Rijk University, Belgia, harus jelas. Di Bulungan, pemerintah berencana membangun jalan hingga pelabuhan untuk program food estate. Anggaran negara membangun fasilitas itu, tegas Ratna, jangan sampai hanya dinikmati investor.
Tentang “impor” petani dari provinsi lain juga harus diperhatikan. Di masa lalu, tak sedikit program transmigrasi yang salah sasaran. “Dulu ada transmigran yang tak bermental petani tetapi pengemis. Setelah dibiayai pemerintah setahun, mereka pulang lagi. Saya pikir pemerintah harus selektif mencari transmigran yang memiliki keahlian bertani,” tambahnya.
Sebagai informasi, megaproyek di Kaltim ini diperkirakan memerlukan 50 ribu tenaga kerja. Food estate masuk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di mana pemerintah sudah mengidentifikasi 303 ribu hektare di sepuluh kabupaten di Kaltim.
Ratna terlibat dalam identifikasi ini. Spesialisasinya dalam ilmu tanah, membuat dia bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kaltim meneliti potensi wilayah. Membaginya dari lahan kering, basah, sawah, sampai lahan yang cocok bagi palawija.
Menurut Ratna, program food estate akan percuma jika hanya mengejar produktivitas tanpa meningkatkan kesejahteraan petani. “Sekarang ini disebut-sebut krisis pangan karena kita dibiasakan makan nasi. Padahal, jika sumber karbohidrat bermacam-macam, krisis itu dengan mudah diatasi. Tapi sekarang, kita harus mencetak banyak sawah,” jelasnya.
Dia juga tidak sepakat dengan istilah yang sering digunakan sekarang ini: food estate dan rice estate. Dua istilah itu seolah-olah dua bagian terpisah. “Dalam food estate pasti ada rice estate. Beras adalah bagian dari pangan. Jadi tidak perlu lagi disebut rice estate,” jelasnya.
Kekhawatiran terhadap perlindungan petani, sudah beberapa kali disampaikan. Menanggapinya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Rusmadi mengatakan, pemerintah sedang memantapkan detail pola investasi. Rusmadi menepis kekhawatiran investor hanya memanfaatkan lahan dan tenaga petani tanpa imbalan yang sesuai.
“Polanya begini, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan investor memberi benih, petani menanam dan mendapat upah. Begitu panen, hasilnya pun dibeli petani. Jika panennya melebihi target akan dapat bonus,” jelas pria yang sebelumnya menjadi Dekan Fakultas Pertanian, Unmul ini.
Hasil panen itu dapat membentuk industri hilir dalam bidang pangan. Dukungan infrastruktur sangat diperlukan industri ini. “Jadi kalau petani sudah memiliki lahan, itu tetap menjadi miliknya dan mereka sendiri yang mengelola,” jelas dia. (fel)

INVESTASI PANGAN FOODESTATE DELTAKAYAN BULUNGAN

KEMENNAKERTRANS DUKUNG PROGRAM FOOD and RICE ESTATE