Proyek Rawa Sebakung Masih Butuh Dana Pengembangan Jaringan

Posted by beritaraya on 12/20/2012 10:37:00 PM in daerah, headline, pilihan | 0 komentar

Balikpapan, Beritarayaonline.com -"Petani ada, lahan ada dan tak bermasalah.Namun, lahan tak bisa dibuka karena tak ada dana dari pemerintah pusat, terutama untuk pembangunan jaringan baru untuk mengairi areal persawahan yang produksi padi telah mencapai 5 ton per hektar,"ujar Kalpin Nur, PPK Irigasi Rawa III yang mewakili Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Ir.H.Irawan Hartono,MT, kepada wartawan yang mengunjungi proyek Daerah Rawa (DR) Sebakung, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kecamatan Babulu Darat, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu siang (19/12/2012).

Dijelaskannya lagi, tahun anggaran 2012 dikucurkan dana Rp 5 Miliar, dan dapat dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) Rp 19 miliar.Sedangkan untuk tahun 2013 hanya mendapat anggaran Rp 5 miliar."Itu pun hanya untuk rehab, tak ada dana untuk pembangunan fisik bangunan air baru.Petani hanya ingin membuka lahan baru.Jadi petani dan lahan sudah siap, tetapi jaringan belum dibangun karena tak ada anggaran dari pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum,"ucapnya.

Menurut Kalpin Nur,  lahan rawa di sini potensinya seluas 13.500 hektar, sebanyak 7200 hektar baru terbuka, dan yang produktif 500 Ha."Kita sayangkan di DR Sebakung baru panen satu kali setahun.Padahal bisa ditingkatkan lagi panen dua kali setahun, sebab di sini lahan ada dan penggarap juga ada.Ini merupakan kebijakan pusat untuk memberikan dana yang sangat kurang sekali,"katanya.

Menurutnya, Daerah rawa (DR) Sebakung merupakan lahan rawa yang sangat luas (kurang lebih 13.500 hektar) dengan kondisi lahan sebagian dipengaruhi oleh pasang surut laut yang melalui Sungai Telake dengan zona hidrotopografi D,C,B.Namun, sampai saat ini DR Sebakung secara keseluruhan belum berfungsi secara optimal seperti yang diharapkan."Kehadiran DR Sebakung untuk mendukung Food Estate yaitu ketahanan pangan Kalimantan Timur sebagai lumbung pangan nasional.Jadi moment tepat bagi proyek DR Sebakung. Namun, orang masih memandang sebelah mata terhadap proyek rawa. Sebakung rawa yang sudah berkualitas bagus,"kilahnya.

Sementara itu Ir.Totbok Reinhart P.Simanjuntak, Dipl,HE,MT,MMin, pakar rawa dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pekerjaan Umum (Widyaiswara Utama) mengatakan Daerah Rawa (DR) Sebakung awalnya adalah hutan, genangan dan rawa yang dibuka tahun 1979.Pada tahap pertama dibuat dulu saluran drainase untuk mencuci lahan."Lalu setelah itu membuka lahan, transmigrasi masuk.Mencuci lahan karena tanahnya asam.5 sampai 10 tahun kemudian lahan sudah baik, apalagi tanah di Sebakung umumnya tanah mineral, bukan tanah gambut.Baru setelah itu PU bangun pintu-pintu air.Sekarang pekerjaan tahap kedua melengkapi tahap ketiga.Berbeda dengan irigasi di Jawa air dialiri terus. Di sini petani harus pintar-pintar simpan air karena baru panen padi satu kali setahun.Produksi padi di sini telah capai 5 ton per hektar.Dengan dilengkapi bangunan-bangunan air akan panen dua kali setahun,"katanya seraya menambahkan jadi dibutuhkan keuletan dan kerja keras, sebab ada juga petani tak tahan, lalu meninggalkan lokasi ini. (lasman simanjuntak

FOOD ESTATE KALTIM ... TAMPARAN KERAS BAGI PEMPROP

Rabu, 29 Agustus 2012 , 08:58:00

Food Estate Kaltim Omong Kosong
Rusman Yakub: Dahlan Iskan Dikerjai, Tamparan Keras bagi Pemprov

Dahlan Iskan

SAMARINDA – Impian Kaltim menjadi lumbung pangan nasional menguap sudah. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan memastikan tiga BUMN yang sedianya mengelola 100 ribu hektare lahan pertanian di Bumi Etam, mundur.
Penyebabnya, areal yang dijanjikan Pemprov Kaltim tak tersedia. Janji pun dianggap hanya omong kosong.
Kementerian bergabung dalam program food estate di Kaltim melalui tiga BUMN yakni PT Sang Hyang Sri (SHS), PT Pertani, dan Pupuk Sriwijaya atau Pussri  Holding. Diluncurkan Menteri Pertanian Suswono setahun lalu di Delta Sungai Kayan, Bulungan, ketiga BUMN tak kunjung mendapat kepastian lahan hingga sekarang.
"Kami cabut dari Kalimantan. Semua itu (intensifikasi lahan sawah) hanya omong kosong. Tidak ada itu tanah seluas seratus ribu hektare,” tegas Dahlan di kantor pusat PT Pertani, Jakarta, Selasa (28/8), seperti dikutip dari sejumlah media nasional.
Dahlan mengatakan, lahan pertanian itu ada tetapi sarat masalah. Kementerian BUMN yang mengurus perizinannya mendapati, izin tanah sudah diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Menteri BUMN menilai, Pemprov Kaltim tidak komit mencetak lahan sawah baru. “Yang sudah dijanjikan itu malah diberikan ke perkebunan sawit," katanya dengan kecewa.
Dahlan bahkan menemukan sejumlah kecurangan. Saat Kementerian mengurus izin lahan, tanah yang diberikan adalah lahan di sebelahnya. Kini, Dahlan pun mengintip potensi penambahan lahan sawah di daerah lain.
Namun demikian, pria yang sempat menjadi wartawan di Samarinda itu enggan menyebutkan provinsi mana yang diincar. “Calonnya sudah ada tetapi saya tidak mau bicara dulu. Nanti kejadian lagi seperti ini," ucapnya.
Sebagai informasi, Kementerian melalui tiga BUMN memerlukan seratus ribu hektare untuk pencetakan sawah baru. Rinciannya, PT Sang Hyang Sri (SHS) (40 ribu hektare), PT Pertani (30 ribu hektare), dan Pupuk Sriwijaya atau Pussri  Holding (30 ribu hektare).
Adapun lahan yang sudah diidentifikasi Pemprov Kaltim, hingga 18 Januari 2012 lalu seluas 298.221 hektare. Sementara permintaan lahan dari 20 investor, termasuk tiga BUMN, seperti dilansir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, seluas 535.100 hektare. Seluas 143 ribu hektare di antaranya sudah tersedia (selengkapnya, silakan lihat grafis).
TAMPARAN BAGI KALTIM
Mundurnya tiga BUMN dari food estate sangat disayangkan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Rusman Yakub. Jika saja Pemprov serius, katanya, hal ini mestinya tidak terjadi.
Kementerian, kata Rusman, tidak serta-merta mengambil langkah ini. “Pertanyaan sederhananya, mengapa sampai mundur? Kalau saya lihat pernyataan Menteri BUMN di berbagai media, Pak Dahlan itu dikerjain. Diberi harapan (oleh Pemprov) tapi tak ditindaklanjuti,” tegasnya.
Rusman mengakui, Komisi II yang juga membidangi pertanian tak pernah diberi informasi tentang hambatan food estate.
“Kami tahunya hanya dari media,” ucapnya.
Dikatakan, keputusan Dahlan merupakan tamparan bagi provinsi ini dan menjadi pembelajaran untuk selalu serius kepada semua program. Selama ini, terang politisi PPP tersebut, Pemprov Kaltim terkesan hanya heboh pada awalnya dan serba seremonial.
“Tapi hasil akhirnya nol. Ini tamparan luar biasa bagi Pemprov. Jarang-jarang seorang menteri bicara keras seperti itu. BUMN pasti merasa dibohongi,” sebutnya.
Dilihat dari sisi jangka panjang, kepergian BUMN merupakan kerugian bagi masyarakat Kaltim. Digadang-gadang menjadi lokomotif baru menggantikan pertambangan batu bara, food estate malah pergi dari Kaltim.
“Belum lagi berbicara petani yang mengharapkan pendampingan BUMN. Anehnya, begitu menerbitkan izin perkebunan kelapa sawit dari investor asing, cepat sekali,” heran Rusman.
Dia menegaskan, langkah yang diambil Kementerian tak lain disebabkan tidak seriusnya Pemprov Kaltim. “Tapi kalau pencitraan, heboh-heboh di awal, semuanya jago,” sindirnya.
Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak belum bisa dikonfirmasi. Bertolak ke Jakarta sejak pagi kemarin, pertanyaan media ini yang dikirim melalui pesan singkat belum dijawab. Begitu pula saat beberapa kali dihubungi.
Kepala Bappeda Kaltim, Rusmadi, sampai berita ini naik cetak, juga belum dapat dikonfirmasi tanggapan atas Mundurnya ketiga BUMN. Namun dalam beberapa wawancara dengan Kaltim Post belum lama ini, Rusmadi mengatakan, persoalan lokasi, izin lokasi, dan kepastian hukum tentang lahan semuanya diselesaikan di tingkat kabupaten.
“Padahal investor sudah berbondong-bondong (mau investasi),” jelasnya. Menurutnya, pemerintah kabupaten harus berakselerasi dan lebih serius menjalankan program nasional untuk memenuhi swasembada pangan. Namun demikian, Rusmadi juga mengingatkan, permasalahan lahan harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai ada tumpang tindih kepentingan di lahan yang justru menghambat investasi. (fel/che)

Dahlan Batalkan Penambahan Lahan Sawah di Kaltim

Tribun Kaltim - Selasa, 28 Agustus 2012 13:10 WITA

More Sharing ServicesShare | Share on facebook Share on myspace Share on google Share on twitter

JAKARTA, tribunkaltim.co.id -  Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membatalkan program penambahan lahan pertanian seluas 100.000 hektare (ha) di Kalimantan Timur. Menteri BUMN, Dahlan Iskan bilang, program tersebut batal karena tanah yang semula ditawarkan Pemerintah Daerah tidak tersedia. "Kami cabut dari Kalimantan, semua itu (intensifikasi lahan sawah) itu hanya omong kosong. Tidak ada itu tanah seluas 100.000 ha," kata Dahlan di kantor pusat PT Pertani, Jakarta, Selasa (28/8).
Menurut Dahlan, lahan pertanian itu memang ada, tetapi sarat dengan masalah. Hal itu diketahui setelah pihak kementerian BUMN mengurus perizinannya. Diketahui, izin tanah sudah diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Dahlan menilai, pemerintah daerah setempat tidak memiliki komitmen mencetak lahan sawah baru. "Termasuk yang sudah dijanjikan itu malah sudah diberikan ke perkebunan sawit," tegasnya kecewa.
Tak hanya masalah lahan yang membuat Dahlan kecewa denga Kalimantan Timur, dirinya juga menemukan ada masalah dan kecurangan lainnya. "Saat kami urus surat izin untuk tanah tersebut, ternyata tanah yang diberikan adalah lahan sebelahnya," jelasnya.
Karena membatalkan proyek penambahan lahan sawah baru di Kalimantan Timur, kini Dahlan mengintip potensi penambahan lahan sawah di daerah lain. Sayangnya, Dahlan ogah menyebutkan provinsi yang diincarnya itu. "Calonnya sudah ada. Tetapi saya tidak mau ngomong ah. Nanti kejadian lagi kayak seperti ini," ujarnya.
Seperti diketahui, Kementerian BUMN sedang menggagas program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) sebesar 100.000 ha. Area yang diincar adalah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Editor : Fransina

Sumber : Kontan

Permasalahan Foodestate Kaltim

Kamis, 19 Juli 2012 , 10:26:00

Food Estate Masih Tertinggal
Tergilas Lahan Sawit dan Batu Bara di Kaltim

SAMARINDA – Nasib program food estate di Kaltim, terutama persoalan ketersediaan lahan, disebut berada di tangan para bupati. Kemampuan menyediakan lahan akan membuktikan apakah para pemimpin daerah itu mendukung program ketahanan pangan nasional.
Tentu para bupati juga tidak ingin kabupatennya dicap hanya jago mengobral izin tambang batu bara dan perkebunan. Sebab, data yang diperoleh media ini menunjukkan, izin perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara menguasai hampir setengah luas provinsi ini.
Mengulik data Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim, sebelas bupati dan wali kota di Bumi Etam telah mengeluarkan 204 izin usaha perkebunan dengan luas 2,6 juta hektare. Dari jumlah itu, izin yang ditingkatkan menjadi hak guna usaha mencapai 983,1 ribu hektare dari 155 perusahaan. Realisasi total tanam untuk kebun inti, plasma, dan kebun rakyat mencapai 827 ribu hektare.
Sementara catatan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim menunjukkan, luas izin tambang yang sudah diterbitkan pada 2011 mencapai 5,5 juta hektare. Itu terdiri dari 3,3 juta hektare yang eksplorasi (364 izin) dan 2,2 juta yang eksploitasi (498 izin).
Pertanyaannya, jika para bupati mampu mengeluarkan izin pertambangan dan perkebunan dengan luas jutaan hektare, bagaimana lahan tanaman pangan yang “hanya” perlu 535 ribu hektare?
Apalagi sebanyak 100 ribu hektare lahan dipastikan akan digunakan tiga BUMN. Pertama, 100 ribu hektare untuk tiga BUMN yakni PT Sang Hyang Sri (SHS) (40 ribu hektare), PT Pertani (30 ribu hektare), dan Pupuk Sriwijaya atau Pussri  Holding (30 ribu hektare).
Informasi yang diterima Kaltim Post, program food estate menghadapi persoalan ketersediaan lahan. Bahkan, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengancam, akan memindahkan investasi tersebut bila lahan tak kunjung siap. Tidak tanggung-tanggung, nilai investasi tiga BUMN itu mencapai Rp 9 triliun.
Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak melontarkan kalimat kepada publik bahwa pertanian menjadi lokomotif ekonomi baru di provinsi ini. Hal itu sebagai antisipasi selesainya era batu bara.
“Investasi Rp 9 triliun itu sangat luar biasa. Saya menganggap Pak Dahlan seperti malaikat,” ucap Gubernur ketika panen perdana di Delta Kayan Food Estate, bulan lalu.
Tetapi tanpa dukungan para bupati, bukan tidak mungkin lokomotif tadi segera pergi tanpa gerbong. Modal Rp 9 triliun bisa melayang dari Kaltim hanya karena ketersediaan lahan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Rusmadi, menyebutkan bahwa sejauh ini yang baru berjalan adalah Solaria melalui PT Nusa Agro Mandiri di Bulungan yang menunjukkan hasil positif. Mantan dekan Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman ini mengatakan, ketersediaan lahan sepenuhnya ditentukan kabupaten. Pemprov hanya mendorong dan mendampingi sehingga investor benar-benar mewujudkan investasinya.
GELIAT SAWIT
Dua tahun belakangan, kuasa modal begitu banyak melirik perkebunan kelapa sawit. Pada semester pertama 2012, realisasi investasi di bidang ini sebanyak Rp 4,1 triliun atau hampir 50 persen dari seluruh investasi di Kaltim. Itu sudah termasuk industri minyak sawit.
Kecenderungan serupa terlihat sejak semester pertama 2011. Modal yang masuk ke Kaltim di sektor perkebunan sawit menembus Rp 3 triliun. “Akhir-akhir ini memang meningkat dan paling banyak adalah penanaman modal asing,” jelas Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim, M Yadi Sabianoor.
Menurut data BPPMD Kaltim, selain penanaman modal terbesar, sektor perkebunan kelapa sawit paling banyak menyerap tenaga kerja. Dari semua sektor, sedikitnya bisa memperkerjakan 34 ribu orang. Lebih dari separuhnya diyakini bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.
“Masalahnya, yang menjadi pekerja di perkebunan itu kebanyakan pendatang. Mungkin karena penduduk kita tidak mau bekerja seperti menjadi buruh perkebunan,” lanjutnya.
Sementara di sektor pertambangan batu bara, nilai investasi pada dua tahun terakhir memang di bawah Rp 1 triliun. Ini karena investasi yang lebih besar sudah ditanam sejak tahun-tahun sebelumnya. Lebih dari itu, pertambangan akan memengaruhi aktivitas ikutannya seperti jasa lain di bidang pertambangan dan perdagangan.
Yadi mengatakan, belum signifikannya investasi sektor tanaman pangan disebabkan program food estate baru dimulai tahun ini. Investor, katanya, belum tentu menggelontorkan semua dananya di awal-awal usaha. “Jadi wajar bila rencana investasinya besar tetapi realisasinya tidak terlalu besar,” jelasnya.
Yadi sepakat, ketersediaan lahan menjadi faktor penting suksesnya program ketahanan pangan ini. Nilai investasi dari tiga BUMN dalam food estate yang Rp 9 triliun, sebutnya, sungguh besar. Itu bisa dibandingkan dengan investasi semester pertama tahun ini yang Rp 8 triliun.
“Artinya, investasi tiga BUMN itu saja sudah melebihi seluruh investasi semester pertama tadi,” jelasnya. (fel/zal)

Kaltim Raih Penghargaan Pertanian dari Presiden

[Rabu,18 Juli 2012]

-Produksi Beras Meningkat Diatas Lima Persen
JAKARTA - Kerja keras para petani Kaltim untuk mewujudkan seruan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menuju pencapaian swasembada beras menorehkan hasil memuaskan. Presiden memberikan penghargaan bidang pertanian karena keberhasilan daerah ini meningkatkan produksi beras Kaltim yang mencapai diatas 5 persen. Tahun lalu, produksi beras Kaltim meningkat 12,38 persen.
"Penghargaan presiden ini adalah apresiasi atas kerja keras para petani Kaltim mendukung sukses swasembada beras Kaltim. Produksi beras Kaltim harus terus ditingkatkan lagi di waktu-waktu selanjutnya," ujar Awang Faroek usai menerima penghargaan bidang pertanian yang diserahkan Wakil Presiden Boediono di Grand Ball Room Hotel Indonesia Kempinsky, Jakarta Rabu (18/7).
Demi sukses berikutnya bagi kesejahteraan petani, Gubernur Awang Faroek kembali mengingatkan para bupati dan walikota agar memberikan perhatian lebih baik kepada petani, khususnya terkait pemanfaatan lahan. Bupati dan walikota harus mampu memberikan dukungan untuk pencadangan dan penambahan petak-petak sawah baru dan bukan sebaliknya mempersempit luas lahan pertanian.
"Swasembada itu akan semakin sulit dicapai jika lebih banyak lahan justru dikonversi untuk kegiatan tambang dan aktifitas non pertanian lainnya," tegas Awang.
Saran berikutnya yang dikemukakan Gubernur Awang Faroek adalah terkait kontribusi perusahaan pertambangan, perkebunan dan lainnya untuk program pertanian dalam arti luas khususnya penanaman padi.
Menurut Awang, perusahaan bisa dengan mudah membuatkan alokasi perhatian itu kepada petani melalui program community social responcibilty (CSR) perusahaan.
"Perusahaan tambang atau perkebunan harus berlomba-lomba mencetak sawah baru, membangun irigasi dan meningkatkan bantuan pupuk kepada petani melalui program CSR mereka. Mengapa ini saya sarankan, tujuannya agar CSR benar-benar terarah dan secara langsung bermanfaat bagi rakyat sekitar. Saya sudah mengetahui, sudah ada perusahaan yang melakukan dan itu sangat baik," kata Awang.
Selain Pemprov Kaltim, sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim juga memmperoleh penghargaan yang sama diantaranya, Berau, Paser, Bulungan dan Balikpapan. (sul/hmsprov).

Foto : Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat melakukan panen padi di areal pengembangan kawasan Food and Rice Estate di Kabupaten Bulungan. Program ini merupakan salah satu upaya Kaltim mendongkrak produksi padi sekaligus membangunan ketahanan dan kemandirian pangan.(syaiful/humasprov kaltim)

Monitoring 2012 lokasi DR. TANJUNG BUKA

LOKASI TANJUNG BUKA 5-6 , Dinas Transmigrasi bulungan  telah membuat rumah trasnmigrasi dan akan mendatangkan 250 kk tahun 2012, dan 250 kk tahun 2013.

KENDALA FOODESTATE KALTIM

Selasa, 17 Juli 2012 , 10:39:00

Kemenhut Jadi Kambing Hitam
Lahan buat Sawah Tersandung Status KBK

SANGATTA - Daerah-daerah di Kaltim enggan disalahkan terkait lambatnya penyediaan lahan untuk pencetakan 100 ribu hektare sawah baru oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bupati Kutai Timur (Kutim) Isran Noor bahkan menyebut jika Kaltim ditinggalkan dalam investasi pertanian senilai Rp 9 triliun ini, maka yang rugi adalah negara.

Pernyataan Isran bukan tanpa alasan. Sebab, dia mengaku Kutim sudah menyediakan lahan. Sayangnya, dengan luasan kabupaten yang masih “hijau”, penunjukan lahan terkendala status Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).

Padahal, kata Isran, sejak lama Kutim mengajukan Rencana Tata Ruang Waktu (RTRW) dari KBK menjadi Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK). Namun, pengajuan pengalihan status ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) hingga kini belum menunjukkan progress signifikan.

“Kan lahan yang kami tunjuk jadi lokasi program Food & Rice Estate ini (masih berbentuk) hutan. Jadi, kalau dikatakan kurang siap karena lahan, bukan salahnya kita. Karena kesalahan itu ada di Kementerian Kehutanan. Sebab, lahan itu butuh perubahan status lahan, agar dapat digunakan untuk Food Estate, tapi Kemenhut belum berikan izin,” jelas pria yang juga menjabat ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu. 

KBK kini jadi “kambing hitam” bersama. Sebab sebelumnya, Bupati Berau Makmur HAPK juga mengakui tidak mudah mewujudkan kawasan Food Estate, karena sebagian lahan masih berstatus KBK. Sehingga, diperlukan kerja sama antara Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Polri, untuk mengubah status lahan agar bisa dimanfaatkan.

Kembali ke Isran. Dia menilai, kalaupun program 100 ribu hektare sawah baru ini tidak berjalan, Kutim dinilai tidak rugi. Dalam hal ini negara malah dirugikan.

“Kutim membantu negara untuk menyukseskan program ini dengan menyiapkan lahan. Tapi, kalau masalah lahan terbentur karena hutan, maka jangan salahkan daerah. Karena sudah diusulkan (perubahan status lahan, Red), tapi belum ada keputusan pusat untuk pengalihan status lahan,” tuturnya.

Padahal, menurutnya, untuk kepentingan Food Estate, semisal pencetakan sawah atau penanaman tebu dan jagung, bukan masalah jika hutan dialihfungsikan. Hanya, faktanya, pusat belum memberikan pengalihan status.

Senada, Kepala Dinas Pertaniandan Peternakan Kutim Robert Liem mengemukakan, lahan 62 ribu hektare sebenarnya sudah disiapkan oleh Kutim. Beberapa BUMN seperti PT Sang Hyang Seriserta PT Pertani sudah siap bekerja sama membangun percepatan ketahanan pangan.

“Kalau lahan kami siap, Kutim selalu siap. Tapi, siapa yang berani KBK begitu saja dijadikan Food Estate. Takutnya terjadi tumpah-tindih lahan dan ke depan bermasalah. Makanya kami menunggu lahan clear. Sekarang Kemenhut belum mengubah status lahan,” tuturnya, saat ditemui di ruangannya, kemarin.

Permasalahan ini sejatinya mampu diselesaikan oleh kementerian terkait, dengan membahas penyelesaian proses alih fungsi hutan.

“Kami hanya merekomendasikan. Dan, sekarang Menteri Pertanian mendorong, tapi (Menteri) Kehutanan belum pernah diajak duduk satu meja. Bagaimana masalah mau kelar. Dan, sepertinya tahun ini bakal gagal. Sebab, permasalahan izin saja belum tuntas. Kita enggak bisa ngomong lagi,” terangnya.

Dalam proyek gagasan pemerintah pusat ini, diakuinya, ada empat kecamatan di Kutim yang didorong. Masing-masing, Sandaran, Karangan, Muara Ancalong, dan Busang. Sayangnya belum berjalan.

Meski demikian, kendati beberapa BUMN telah memberi lampu hijau namun sejauh ini belum ada tindak lanjut kerja sama. “Mereka sudah survei tempat. Tapi belum sepenuhnya oke, sebab kami belum tahu pola kerjasamanya seperti apa, perekrutan bagaimana. Karena pasti membutuhkan banyak buruh. Ya kami maunya orang asli (daerah) bekerja,” pungkasnya.

KUBAR MENUNGGU

Untuk pencetakan sawah, Kutai Barat (Kubar) juga menyiapkan 70 ribu hektare lahan. Namun dari hasil verifikasi, yang siap hanya seluas 40 ribu hektare. Lahan sawah ini berada di sejumlah kecamatan. Di antaranya, Penyinggahan, Muara Pahu, Mook Manaar Bulatn, Damai, Melak, Barong Tongkok, Long Iram, Long  Bagun, dan Bongan.

“Lahan 40 ribu hektare sudah diverifikasi, clean and clear,” kata Bupati Ismail Thomas.

Dia mengaku mendukung program Kementerian BUMN ini. Dengan kesiapan lahan 40 ribu hektare itu, tinggal menunggu pihak yang diberikan kewenangan. Yakni, PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), PT Pertani, dan PT Sang Hyang Seri.

“Silakan ditindaklanjuti lahan yang sudah siap itu. Kami sudah lama menunggu untuk direalisasikan,” tantang Ismail Thomas.

Seperti diwartakan,  keseriusan pemerintah daerah menjadikan Kaltim sebagai provinsi agraris patut dipertanyakan. Ini terlihat dari lambatnya penyediaan lahan demi mendukung program pencetakan 100 ribu hektare sawah baru dari Kementerian BUMN.

Respons pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten (Pemkab) di Kaltim terkesan lambat. Sebab, setengah tahun sejak Menteri BUMN Dahlan Iskan menyampaikan rencana ini --bahkan telah melakukan peninjauan udara ke beberapa daerah Januari lalu-- namun realisasi penyediaan lahan sungguh jauh dari harapan.

Dalam kunjungannya ke utara Kaltim, akhir pekan lalu, Gubernur Awang Faroek Ishak juga mengakui persoalan utama yang dihadapi memang masalah lahan. “Progress-nya sudah jalan. Tapi ‘kan tidak diharapkan sekaligus. Yang jelas jalan yakni Bulungan dan Berau. Kabupaten lain pun yang sudah bersedia lahannya diikutkan dalam program ini harus siap,” ujar Faroek di Malinau, Sabtu.

Gubernur belum tahu mengapa delapan dari sepuluh kabupaten lainnya belum siap. Kata dia, program yang dikerjakan tiga BUMN dengan nilai investasi hingga Rp 9 triliun ini seharusnya menjadikan kepala daerah setempat proaktif. Apalagi, di sisi lain, Kaltim sendiri juga memiliki program Food & Rice Estate.

10 RIBU HEKTARE DI PPU

Di sisi lain, program pencetakan sawah baru yang digagas Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kaltim tidak semuanya bisa dibilang gagal. PT Sang Hyang Seri atau SHS (Persero), salah satu perusahaan yang mendapatkan kontrak untuk program tersebut kini sedang merampungkan 10 ribu hektare sawah baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser.

Rinciannya, 3 ribu hektare untuk Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K), dan 2 ribu hektare sawah baru untuk program Pro Beras.

“Target kami 10 ribu hektare sawah baru bisa terpenuhi selama musim tanam tahun ini. Sekarang ini luasan 5 ribu hektare itu sudah dalam tahap persiapan lahan masyarakat petani di Babulu, Penajam Paser Utara, dan Longkali, Tana Paser sudah berjalan,” kata Manajer Unit Pelaksana Lapangan PT SHS PPU, Bambang Sarjito, kemarin.

Bambang Sarjito mengungkapkan, saat ini saja untuk lokasi di Kecamatan Babulu sudah tersedia luasan lahan 5-7 ribu hektare sawah yang siap mendukung program Kementerian BUMN itu. “Selebihnya di tiga kecamatan lainnya di PPU segera digarap. Menjawab pernyataan Pak Menteri BUMN, PT Sang Hyang Seri Unit Pelaksana Teknis Penajam Paser Utara sudah berbuat riil di lapangan, dan program sudah dijalankan,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika dilihat program pencetakan sawah baru skala Kaltim yang mencapai 100 ribu hektare itu pihaknya bertekad untuk mengambil peran mewujudkan 10 persen saja. “Jadi, target 10 ribu hektare untuk PPU dan Paser itu mengambil 10 persen dari target Kaltim,” tuturnya.

Dikatakannya, program tersebut sangat disambut positif oleh para petani, terutama pada program Pro Beras, yang sebagian besar lokasinya berada di Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser. “Intinya, kami siap merealisasikan program Kementerian BUMN itu, untuk mendukung swasembada pangan daerah dan nasional,” katanya. (ari/ede/rud/zal)

3 BUMN Bikin food estate 100 hektar di KALTIM

Jakarta - Tiga BUMN berencana menerapkan Food Estate BUMN di provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di atas lahan seluas 100 hektar. Jika program itu berjalan sukses, akan mampu menghasilkan pemasukan Rp 9 triliun.

"Program food and rice estate akan diterapkan di Kaltim. Janji beliau (Meneg BUMN Dahlan Iskan), jika berjalan, akan menghasilkan pendapatan Rp 9 triliun," kata Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak kepada wartawan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di sela kunjungan kerjanya ke wilayah utara Kaltim, Jumat (13/7/2012).

Ketiga BUMN antara lain PT Pertani seluas 30 hektar dan gabungan holding seperti Pupuk Sriwijaya seluas dan Pupuk Kaltim juga dengan luas 30 hektar. Sedangkan total areal food estate ketiga BUMN itu seluas 100.000 hektar.

"Mendukung rencana itu, kewajiban Bupati untuk menyediakan lahannya (100 hektar). Sebab, investor itu tidak akan menanamkan modal kalau tidak ada lahannya," ujar Awang.

"Tapi dengan catatan, adanya ketersediaan lahan food estate bukan dari lahan yang bermasalah. Tidak ada investor yang mau berinvestasi kalau lahan bermasalah," tambahnya.

Sebagai contoh, sehari sebelumnya, di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, masyarakat melakukan panen jagung di atas lahan 200 hektar. Dengan panen itu, menunjukan Kaltim siap dengan program food estate. Selain di Talisayan, juga sebelumnya telah melakukan panen padi di Kabupaten Bulungan.

"Panen jagung itu menunjukan food estate di Kaltim bisa berkembang. Itu kan panen petani, belum lagi panen dari investornya," kata Awang

Sebagaimana diketahui, provinsi Kaltim ditetapkan sebagai daerah pengembangan rice and food estate oleh Kementerian Pertanian dan masuk dalam program MP3EI.

"Beliau (Menteri BUMN) rencananya segera akan datang ke Kaltim untuk memulai melakukan penanaman sebagai langkah awal program food estate BUMN," terangnya.

"Ini akan kembali mendorong aktivitas kehidupan masyarakat petani di Kaltim untuk mewujudkan Kaltim menuju lumbung pangan nasional," tutup Awang.

SETWAPRES dan KASUBDIT IRIGASI DAN RAWA 3 mei 2012

SETWAPRES, KASUBDIT IRIGASI DAN RAWA SUMBER DAYA AIR KEMENT PU BAPAK IR. WIDIARTO dan KASI RAWA BAPAK ANDRI WIBOWO ST, MT.
Melakukan Kunjungan lapangan dan monitoring ke lokasi petung dan sebakung

KUNJUNGAN GUBERNUR KALTIM 6 mei 2012

PANEN PADI DI DESA SEBAKUNG TAKA KECAMATAN LONGKALI

DPR Yakin Target Surplus Beras 2014 Bisa Tercapai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron optimis target surplus beras sebesar 10 juta ton tahun 2014 mendatang dapat terealisasi. Menurut Herman target tersebut sangat realistis.

"Setidaknya kementerian pertanian sebagai ujung tombak harus konsisten dengan berbagai cara seperti intensifiksi, ekstensifikasi, pemberdayaan petani, sinergi dengan stakeholders, dan diversifikasi," kata Herman dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Minggu(20/5/2012).
Seperti salah satunya kata Herman adalah cara intensifikasi. Kementerian Pertanian lanjutnya harus memastikan betul bahwa penggunaan benih, manajemen tanam, teknologi dan pendampingan yang digunakan dapat meningkatkan produktivitas nasional dari rata-rata 5 ton per hektar menjadi 5,5 ton sehingga dapat tambahan produksi 3 sampai 4 juta ton atau surplus 8 juta ton.
"Sedangkan ekstensifikasi lahan pertanian produktif harus dipertahankan dan alih fungsi harus dicarikan solusinya. Jika per tahun terjadi alih fungsi 100.000 hektar, tentu minimalnya 100.000 hektar harus ada lahan penggantinya. Undang-undang lahan pangan berkelanjutan harus dijalankan secara serius dan konsisten pada semua tingkatan pemerintah, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota," ujar Herman.
Begitu juga dengan cara pemberdayaan petani. Menurut Ketua Departemen Pertanian DPP Partai Demokrat tersebut sangat penting bagaimana kita harus mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Sebab bilamana hasil pertaniannya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dapat dipastikan bahwa  semangat petani dalam mengelola pertaniannya akan terus tumbuh dan tidak akan terpikirkan untuk mencari pekerjaan lainnya.
"Sudah barang pasti secara mandiri akan terus berinovasi dan meningkatkan taraf kehidupannya melalui usaha pertanian, dan otomatis lahan pertaniannya akan dipertahankan. Dalam hal ini peran Bulog sebagai buffer stock dan stabilisator harga harus efektif dan aktif dalam mendukung pemberdayaan petani, selain yang telah diprogramkan di kementrian pertanian," jelas Herman.
Disisi lain yang perlu diperhatikan yakni sinergi dengan stakeholders, karena penting seperti misalnya dengan Kemenetrian PU dalam rangka memenuhi tersedianya air. Ketersediaan air dalam pertanian sangat penting dan jika kerusakan irigasi dan sumber airnya saat ini sudah mencapai 50 persen lebih, tentunya peran kementrian PU sangatlah penting untuk segera turun tangan secara serius.
Demikian pula Kementerian Keuangan dalam mendukung lembaga keuangan petani, Kementerian perdagangan dalam hal tataniaga komoditas pertanian, kementrian kehutanan dalam hal penyediaan lahan, dan tentunya pemerintah daerah.
"Diversifikasi dikarenakan tingginya masyarakat Indonesia terhadap konsumsi beras yang rata-rata mencapai 139,8 kilogram per tahun per kapita. Hal ini mengingatkan kembali arti penting diversifikasi pangan pokok terhadap beras. Kita harus mengembalikan kearifan pangan lokal sebagai bagian pangan pokok. Kalau dulu masyarakat yang mengkonsumsi sagu, jagung, ubi dan lain-lain sebaiknya dikembalikan untuk menyesuaikan pangan pokoknya dengan pangan lokal. Bahkan jika saja taraf kehidupan masyarakat sudah lebih baik, maka pangan yang mengandung proteinlah yang pas untuk diverisifikasi beras," jelasnya.
Pencapaian target 10 juta ton surplus beras tentunya menjadi tanggung jawab bersama, siapapun boleh mengkritisi dan memberikan saran, karena pencapaian target presiden adalah untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Kebijakan Investasi Pertanian di Kaltim

Last Updated on Kamis, 10 Mei 2012 23:18 Written by sukandar

Balikpapan, 10/5/12.  Penanaman modal/berinvestasi di Kalimantan Timur secara umum seolah-olah hanya pada setkot pertambahan atau sektor Kelapa Sawit, karena pada sektor tersebut memang sangat menjanjikan dan lebih dikenal pada dunia luar, padahal berinvestasi di Kaltim tidak hanya pada kedua sektor tersebut, yang lebih penting pada sektor atau lebih dikenal dengan program food estate yang telah ditawarkan oleh Kalimantan Timur kepda pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Ir. Diah Maulida,M.A  saat memberikan sambutan dan pemaparan pada Rapat Koordinasi Kebijakan Peningkatan Investasi Pertanian SklaLuas di ruang rapat Hotel Novotel Balikpapan. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Deputi Bidang Koordinator Pertanian dan Kelautan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dihadiri peserta kurang lebih 150 orang yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur serta pihak swasta atau para investor yang menanamkan modalnya di Kaltim.

Sementara Gubernur Kalimantan Timur, DR.H. Awang Faroek Ishak dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsin Kalimantan Timur menyatakan bahwa dukungan Pemerintah Pusat lebih ditingkatkan terutama pada sektor pertanian atau pangan sesuaidengan kesepakatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bersedia menjadi lumbung pangan nasional dengan dukungan program food estate di Kalimantan Timur yang menyiapkan lahan kurang lebih dari 343.461 hektar yang diminta kesedian lahan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 500 ribu hektar, dengan nilai investasi kurang lebih Rp.9 Trilliun.

Gubernur Kaltim mengatakan bahwa saat ini perekonomian Kalimantan Timur di dominasi oleh perkonomian yang berbasis eksploitasi sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui, dari PDRB tahun 2012 sebesar 390,63 didominasi oleh sector Pertambangan sebesar 50,79 % sedangkan sector pertanian hanya menyumbang 5,35 %. Tentu hal ini bukan struktur perekonomian yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Karena di yakini perekonomian yang mengandalkan eklpoitasi SDA tak dapat diberbaharui dalam waktu dekat akan mengalami kemunduran yang cepat seiring habisnya cadangan SDA tersebut.

Oleh karena itu Kalimantan Timur telah mempersiapkan Lokomotif Ekonomi baru yang berbasiskan pada SDA yang dapat diperbaharui, dengan pendekatan tidak lagi mengekspor bahan mentah, namun menjadi eksportir bahan olehan yang memiliki daya saing, nilai tambah dan mampu memberikan multiplier effect yang significant bagi kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Dua strategi besar yang ditempuh adalah mengembangkan industry eksisting serta membangun dan mengembangkan industry berbasis pertanian dengan pendekatan skala ekonomi dan klaster industry.

Kinerja pertanian saat sekarang ini sudah menunjukkan perbaikan, namun belum optimal yang masih jauh dari apa yang diharapkan sebenarnya. Beberapa catatan penting perlu diperhatikan pada pemerintahan saat ini khususnya sektor pertanian adalah belum mapannya produksi beras yang merupakan pangan utama di dalam negeri, dan mampu menstabilkan harga pangan sehingga tingkat inflasi cenderung kecil (stabil). Maka tercapainya surplus produksi beras dapat memberikan peluang bagi petani untuk mengekspor ke luar negeri.

Kebutuhan pangan di Indonesia selalu fluktuatif setiap tahunnya, khususnya beras. Kondisi ini dipengaruhi banyak faktor diantaranya; (1) perubahan iklim (banjir, kekeringan, musim tanam berubah, dsb), (2) alih fungsi lahan, (3) serangan hama penyakit, (4) pupuk yang terlambat, (5) benih padi varietas unggul yang sulit dicari oleh petani.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Program Kaltim Bangkit 2013 melakukan revitalisasi pertanian dalam arti luas untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah dan Nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya adalah Pengembangan budidaya pangan skala luas (FOOD ESTATE) yang merupakan bagian dari amanat Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi dan Inpres No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mencermati hal tersebut dengan seksama dan sadar bahwa di Kalimantan Timur memiliki lahan yang luas untuk dapat dimanfaatkan dalam pembangunan pertanian. Pasca Penas di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur menyatakan kesiapannya untuk menjadi pusat lumbung Pangan Nasional melalui pengembangan FOOD ESTATE 200.000 Ha. Untuk mendukung tekad tersebut sekarang ini telah tersedia lahan seluas 343.461 Ha yang tersebar di 10 Kabupaten untuk di garap oleh Investor, pada saatnya nanti Prof. Riyanto sebagai salah satu anggota tim percepatan pengembangan Food Estate akan menyampaikan kemajuan terkini yang telah dilakukan oleh Provinsi Kaltim dalam pembangunan Food Estate Tersebut.

Konsep food estate diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh. Food estate diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat/lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah.

Pandangan negatif terhadap pengembangan Food Estate seperti terpinggirkannya peran petani yang terancam oleh ekpansi perusahaan pertanian skala besar serta penguasaan lahan dalam skala besar oleh pemodal asing perlu di jawab secara bijak dengan pengaturan kelembagaan seperti Delta Kayan Food Estate.

Delta Kayan Food Estate dikelola dengan konsep pertanian modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal serta organisasi dan manajemen yang modern. Pengelolaan ini diatur secara kemitraan antara investor dengan masyarakat adat (local) secara bermatabat untuk menjawab anggapan miring bahwa Food Estate nantinya akan menjadikan rakyat sebagai buruh di atas tanahnya sendiri.

Dengan demikian desain pengembangan kawasan budidaya pangan skala luas (food estate) dirancang berdasarkan empat pendekatan, yaitu (1) pendekatan pengembangan wilayah (cluster), (2) pendekatan perwilayahan komoditas, (3) pendekatan keberlanj utan lingkungan dan (4) pendekatan pemberdayaan masyarakat (community development).

Dasar keberlanjutan program pengembangan pangan (food estate) yaitu pertama, agroklimat yang cocok bagi pengembangan pangan, kedua, ketersediaan lahan untuk sawah ( 10 Kabupaten seluas 343.461 Ha), ketiga adanya investor (sudah ada 18 investor bersedia dan siap membangun rice/food estate di Kaltim) dan yang ke empat, mendukung program MP3EI Kaltim yang pada akhirnya akan menjadikan Kaltim sebagai lumbung pangan baru bagi Indonesia, untuk mendokrak ketahanan pangan Kaltim sekaligus Nasional.

Pembangunan Food Estate di Kaltim bukanlah tanpa kendala, diperlukan kerjasama antar pihak untuk memastikan Food Estate di Kaltim dapat terwujud, terutama dukungan infra struktur, percepatan realisasi investasi dengan kemudahan perijinan di tingkat pusat dan daerah serta dukungan pemerintah Kabupaten dalam memastikan lahan yang clear dan clean serta desain pola kemitraan antara investor, masyarakat local dan pemerintah daerah untuk menghindarkan konflik social dan budaya di kemudian hari. Ungkap Gubernur Kaltim melalui Asisten II.

Pemaparan narasumber dan diskusi pada sesi kedua dengan moderator Drh. Syaiful Akhyar,M.Si Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur pada kesempatan pertama narasumber oleh Ir. Jamil Musanif, Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi, Ditjen P2HP Kementrian Pertanian dengan judul Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Peningkatan Investasi Pertanian Skala Luas; pemaparan narasumber kedua oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Rusmadi.MS dengan judul paparan Kebijakan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas di Kalimantan Timur; pemaparan ketiga oleh Prof.DR.Ir. Riyanto,M.Sc Ketua Tim Percepatan Pembangunan Food/Rice Estate Provinsi Kalimantan Timur dengan judul paparan Perkembangan Food Estate di Kalimantan Timur; pemaparan narasumber ke empat oleh Drs.H. Yadi Sabian Noor,MM Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur dan pemaparan kelima atau terakhir oleh Ir. Muhammad Yasir, General Manager PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional VI dengan judul paparan Implementasi program GP3K dalam rangka peningkatan investasi pangan.

Diskusi rapat mendapat aprisiasi dari peserta terutama pihak investor yang meminta penjelasan tentang status lahan food estate kepada pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pihak Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah, Drs.H. Yadi Sobian Noor,MM memberikan penjelasan dengan gamblang dan siap membantu dalam memberikan pelayanan kepada pihak investor. (Humas BAPPEDA Kaltim/Sukandar,S.Sos).

Kutim Sukseskan Program Ketahan Pangan

GUBERNUR HARAPKAN KUTIM SUKSESKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN
Sabtu, 11 Februari 2012

Foto:bd-ant

(Berita Daerah-Kalimantan) Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek mengajak para petani di Kabupaten Kutai Timur ikut menyukseskan program ketahanan pangan di provinsi itu.

"Saya berharap Kutim (Kutai Timur) khususnya para petani di sini ikut menyukseskan program ketahanan pangan," ujar Gubernur Awang Faroek pada acara panen raya varietas padi IR64 di Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur.

Menurut dia, semua pihak harus turut menyukseskan program Rice Estate dan Food Estate di Kaltim yang merupakan program ketahanan nasional.

Kaltim, katanya, ke depan tidak saja sebagai sumber energi tetapi juga sebagai lumbung pangan nasional.

"Di Kutim ada beberapa luasan lahan yang akan digunakan untuk program tersebut. Ini bukti Kutim tidak ketinggalan dibanding kabupaten lain," ujarnya dalam acara yang dihadiri Wagub Farid Wadjdy, Wakil Bupati Kutim Ardiansyah Sulaeman, serta sejumlah kepala dinas itu.

Gubernur mengatakan, luas areal yang disiapkan di Kaltim untuk program rice estate dan food estate mencapai 200 ribu hektare, namun berdasarkan komitmen daerah, jumlah arealnya bisa lebih yakni mencapai 305 ribu hektare.

Ia mengatakan, sejumlah BUMN sudah menyatakan komitmennya untuk program itu seluas 100 hektare dengan nilai investasi sekitar Rp9 triliun.

"Semoga Kutim bisa dapat alokasi itu," katanya yang menam bahkan bahwa program itu juga akan menyerap banyak tenaga kerja dari luar Kaltim.

Gubernur mengatakan, jika program rice estate dan food estate berhasil maka Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras, kedelai, jagung, dan bahan pangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berhenti berjuang untuk mengusulkan sebagian lahan di Taman Nasional Kutai (TNK) maupun Taman Hutan Raya agar diperkenankan sebagai lahan budidaya non kehutanan.

"Tinggal satu tahap lagi yakni pembahasan di DPR RI, semoga berhasil," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kaltim Eddy Heflin berharap pada akhir 2012 program rice estate dan food estate sudah dapat berjalan karena lahan 200 hektare sudah siap.

"Sekarang masih perlu proses seperti perencanaan dan lain-lain. Semoga akhir 2012 sudah bisa dimulai. Tapi di Bulungan untuk food estate sudah mulai berjalan dengan investor PT Sang Hyang Sri, PT Solaria dan PT Miwon," ujarnya.

Terkait dengan panen padi yang dilakukan di Desa Teluk Pandan itu, ia mengatakan, panen padi dilakukan di atas lahan seluas 8 hektare.

Dalam kesempatan itu, ia berharap, pemerintah tidak dilakukan operasi pasar karena harga beras di Kutai Timur sudah cukup stabil.

(dn/DN/bd-ant)

Bupati Diminta Jaga Lahan FOOD ESTATE

Bupati Diminta Jaga Lahan dari Perambahan

SAMARINDA - Pada Rabu (22/2) kemarin, lima anggota Gabungan Komisi DPRD Kaltim dipimpin Yakub Ukung, Hj Chairiyah Budiman, Datu Yaser Arafat, Mudiyat Noor dan Artya Fathra Martin meninjau sejumlah proyek dibiayai APBD Kaltim 2011 di Bulungan.
Rombongan Komisi yang didampingi 4 SKPD Provinsi yakni Dinas BLH, Dinas Perikanan dan kelautan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas PU Kaltim setibanya di Bulungan langsung meninjau kawasan food estate di Tanjung Buka. Lima anggota dewan disambut beberapa para transmigrans yang berhasil panen perdana padi jenis Inpari 7 yang ditanam sejak 26 September 2011 lalu. Dalam kunjungan itu, petani meminta pemerintah membangun jalan dan jembatan agar akses untuk mengangkut hasil produksi padi bisa lancar. Selain minta dibangunkan jalan dan jembatan, petani juga meminta agar dibukakan lahan II.
Setelah meninjau kawasan food estate, rombongan kemudian meninjau pembuatan saluran pembuang primer dan sekunder di tanjung Buka 5-6 yang dikerjakan PT Bhima Hasta. Proyek yang dibangun melalui dana APBD provinsi tahun 2011 murni senilai Rp3,8 miliar sudah rampung dibangun sepanjang 3.721 meter saluran pembuang primer dan 3.825 meter saluran sekunder. Sedangkan melalui APBD Perubahan 2011 sudah terealisasi sebesar Rp5.338.028.000,0 untuk lanjutan pembuatan saluran pembuang primer sepanjang 3.400 meter dan sekunder sepanjang 3.077 meter. Dan pada tahun 2012 direncanangan akan dilanjutkan pembangunan saluran pembuang sekunder dan primer sepanjang 5.900 meter senilai Rp4,815 miliar.
Dari kunjungan tersebut, dewan memeroleh informasi bahwa saluran pembuang primer yang selesai dibangun sering disalah gunakan oleh sejumlah organisasi yang mengatasnamakan LSM, mematok lahan milik transmigrasi dan merambah kayu di kawasan food estate. Menindaklanjuti hal itu, dewan berharap kepada pemerintah kabupaten Bulungan segera mengamankan lahan food estate seluas 5 ribu hektare itu dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menyikapi hal itu, Bupati Bulungan Budiman Arifin ketika menerima rombongan di kantor Bupati,  berjani akan mengamankan hal itu dengan membentuk tim terpadu terdiri dari Satpol PP, Dinas Pertanian, Transmigrasi dan lainnya. 
Selanjutnya Bupati, dalam pertemuan itu membeberkan sejumlah program yang sudah dilaksanakan diantaranya program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya seperti  pembangunan jaringan tata air daerah rawa sebesar Rp 7 miliar. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi (UKL/UPL Karang Agung) sebesar Rp250 juta. program pembangunan jalan dan jembatan seperti pembangunan jalan Simpang Tanah Kuning-Karang Tigau-Batas Berau-Tanjung Batu sebesar Rp7.470.456.000,-, pembangunan jembatan ruas jalan simpang Tanah Kuning-Karang Tigau-Tanjung Batu Rp7 miliar, pembangunan Jembatan Mangkupadi ruas jalan Karang Tigau-Batas Berau Rp9.989.596.000,-.
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan seperti perencanaan (AMDAL) pembangunan Pelabuhan Tana Kuning Rp854.438.500,- dan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Kabupaten Bulungan sebesar Rp416.103.000,-. Lalu untuk pembentukan kelompok masyarakat dalam swakarsa pengamanan sumber daya Kelautan sebesar Rp1.028.840.000,-, pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp5.494.207.750,-. Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo sebesar Rp2.632.728.900,-. Kemudian fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu sebanyak 60 unit sebesar Rp2.292.000.000,-. Perencanaan dan identifikasi pembangunan rumah layak huni sebesar Rp65.000.000,- dan untuk pengawasan pembangunan rumah layak huni sebesar Rpro juta, sehingga total nilai proyek yang dibiayai melalui APBD Kaltim tahun 2011 sebesar Rp44.541.370.150,-.Dari delapan program kegiatan tersebut realisasi fisiknya hanya mencapai 81,10 persen dan realisasi keuangannya hanya mencapai Rp20.759.430.705,- atau 46,61 persen. Kecilnya realisasi anggaran disebabkan laporan yang diterima Bappeda adalah laporan bulan September dan Nopember. Sedangkan laporan pelaksanaan bulan Desember belum masuk.
Sedangkan proyek bantuan keuangan provinsi Kaltim tahun 2011 untuk infrastruktur meliputi pembangunan prasarana air bersih Kota Tanjung Selor sebesar Rp 8 miliar, rehab pemeliharaan bantaran dan tanggul Sungai Tepi Sungai Kayan di Teras Baru sebesar Rp2 miliar, pembangunan drainase/ Gorong-Gorong di 10 kecamatan sebesar Rp 5 miliar. Pembangunan drainase/gorong-Gorong Kab.Bulungan sebesar Rp1.300.700.000,- dan pembangunan Jalan Mangkupadi-Kampung Baru 5 km sebesar Rp15 miliar.
Sedangkan program peningkatan SDM yakni untuk BOSDA SMA/SMK/MA Rp5.108.750.000,-, tambahan penghasilan (Insentif Guru) sebesar Rp9.172.800.000,-, bantuan Tutor PAUD dan Taman Kanak-Kanak
sebesar Rp1.224.000.000,- dan untuk Puskesmas 24 jam sebesar Rp2 miliar, PPL Pertanian Rp342 juta, pembangunan SMPN 1 Tanjung Selor sebesar Rp2,5 miliar, pembangunan SDN 002 Tanjung Selor Rp2,5 miliar, pembangunan Asrama SMA Negeri 1 Long Peso sebesar Rp5 miliar dan Madrasah Aliyah Negeri Bulungan sebesar Rp2,5 miliar. Selanjutnya di bidang Pertanian yakni membangun jalan Usaha Tani Food Estate di Tanjung Buka sebesar Rp2 miliar, pembangunan Dermaga Food Estate di Tanjung Buka Rp1 miliar, bantuan SAPRODI dalam rangka peningkatan produksi padi sebesar Rp600 juta, pengembangan Hortikultura Rp400 juta, bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan Rp.500 juta serta sertifikasi lahan usaha Pertanian sebesar Rp300 juta, sehingga total keseluruhannya mencapai Rp66.448.250.000,-. Meski bantuan keuangan sudah dialokasikan, namun dari tiga program dan 20 kegiatan tersebut fisiknya hanya terealisasi 45,22 persen dan realisasi keuangan Rp28.074.385.625,- atau sebesar 42,25 persen. (adv/sua)

MEGAPROYEK FOOD ESTATE BULUNGAN

Minggu, 04 Maret 2012 , 08:07:00

Kemitraan dalam Megaproyek Food Estate
Petani Rawan ”Ditindas”

SAMARINDA – Pemerintah diminta benar-benar melindungi petani yang bermitra dengan investor dalam megaproyek food estate. Rawan menjadi buruh tani, ketahanan dan kedaulatan pangan adalah taruhannya.
Menurut akademisi dari Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman, Ratna Shanti, food estate di Kaltim jangan sampai mengulangi kejadian-kejadian suram di perkebunan kelapa sawit. Pola kemitraan seperti perusahaan inti rakyat alias plasma, justru mengundang konflik seperti terjadi di Lampung dan Sumatera Selatan. “Itu karena petani hanya menjadi buruh. Tidak mendapat penghasilan yang sesuai serta tidak diberi kepemilikan terhadap lahan mereka,” sebut guru besar bidang ilmu tanah ini saat ditemui Sabtu (3/3).
Disampaikan, kendati bermitra dengan investor, bukan berarti petani dianggap buruh di tanahnya sendiri. “Petani pun tidak mesti menjual hasil panen kepada perusahaan. Jika harga di pasar lebih tinggi, petani berhak menjual kepada yang lain,” sebutnya. Dengan demikian, perusahaan betul-betul mempertimbangkan harga belinya.
Petani tak hanya dilibatkan dalam penanaman dan panen. Pascapanen, petani dapat terlibat dalam pengangkutan, penjemuran, dan sebagainya. Ini penting dalam menjaga sumber-sumber pemasukan bagi petani.
Peran pemerintah memberi regulasi kemitraan investor-petani, kata dosen lulusan Rijk University, Belgia, harus jelas. Di Bulungan, pemerintah berencana membangun jalan hingga pelabuhan untuk program food estate. Anggaran negara membangun fasilitas itu, tegas Ratna, jangan sampai hanya dinikmati investor.
Tentang “impor” petani dari provinsi lain juga harus diperhatikan. Di masa lalu, tak sedikit program transmigrasi yang salah sasaran. “Dulu ada transmigran yang tak bermental petani tetapi pengemis. Setelah dibiayai pemerintah setahun, mereka pulang lagi. Saya pikir pemerintah harus selektif mencari transmigran yang memiliki keahlian bertani,” tambahnya.
Sebagai informasi, megaproyek di Kaltim ini diperkirakan memerlukan 50 ribu tenaga kerja. Food estate masuk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di mana pemerintah sudah mengidentifikasi 303 ribu hektare di sepuluh kabupaten di Kaltim.
Ratna terlibat dalam identifikasi ini. Spesialisasinya dalam ilmu tanah, membuat dia bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kaltim meneliti potensi wilayah. Membaginya dari lahan kering, basah, sawah, sampai lahan yang cocok bagi palawija.
Menurut Ratna, program food estate akan percuma jika hanya mengejar produktivitas tanpa meningkatkan kesejahteraan petani. “Sekarang ini disebut-sebut krisis pangan karena kita dibiasakan makan nasi. Padahal, jika sumber karbohidrat bermacam-macam, krisis itu dengan mudah diatasi. Tapi sekarang, kita harus mencetak banyak sawah,” jelasnya.
Dia juga tidak sepakat dengan istilah yang sering digunakan sekarang ini: food estate dan rice estate. Dua istilah itu seolah-olah dua bagian terpisah. “Dalam food estate pasti ada rice estate. Beras adalah bagian dari pangan. Jadi tidak perlu lagi disebut rice estate,” jelasnya.
Kekhawatiran terhadap perlindungan petani, sudah beberapa kali disampaikan. Menanggapinya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Rusmadi mengatakan, pemerintah sedang memantapkan detail pola investasi. Rusmadi menepis kekhawatiran investor hanya memanfaatkan lahan dan tenaga petani tanpa imbalan yang sesuai.
“Polanya begini, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan investor memberi benih, petani menanam dan mendapat upah. Begitu panen, hasilnya pun dibeli petani. Jika panennya melebihi target akan dapat bonus,” jelas pria yang sebelumnya menjadi Dekan Fakultas Pertanian, Unmul ini.
Hasil panen itu dapat membentuk industri hilir dalam bidang pangan. Dukungan infrastruktur sangat diperlukan industri ini. “Jadi kalau petani sudah memiliki lahan, itu tetap menjadi miliknya dan mereka sendiri yang mengelola,” jelas dia. (fel)